CIANJUR — Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto memimpin langsung rapat klarifikasi terkait banyaknya aduan masyarakat terkait kualitas beras bantuan sosial Covid-19 untuk masyarakat Kabupaten Bogor yang kualitasnya jelek, hadir dalam rapat tersebut Pemkab Bogor yang diwakili Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, Komisi II DPRD Kabupaten Bogor dan Kepala Bulog Cabang Cianjur bertempat di ruang rapat kantor Cabang Bulog, Cianjur, Jawa Barat.
Dalam sambutan pembukanya, Rudy menyatakan menyesalkan kualitas beras Bulog yang didistribusikan untuk masyarakat sebagai bantuan sosial masyarakat terdampak Covid-19 kualitasnya tidak baik.
“Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas apa yang terjadi terkait kualitas beras bansos Covid-19 yang kualitasnya tidak baik, kami juga menegaskan kepada Perum Bulog yang hari ini diwakili Kepala Bulog Cabang Cianjur untuk melakukan kontrol lebih detail lagi terkait kualitas beras yang didistribusikan ke Kabupaten Bogor, Bulog harus professional melaksanakan kewajibannya untuk mendistribusikan beras kualitas medium dengan harga Rp. 10.543,- sebanyak 18.000 ton yang terbagi dalam 3 tahap dengan rincian 6000 ton per tahap nya sesuai perjanjian kerjasama pengadaan beras bansos Covid-19 yang di sepakati antara Perum Bulog dan Pemkab Bogor.” Ungkap Rudy.
Politisi Partai Gerindra ini juga menambahkan, waktu pendistribusian beras bansos Covid-19 ini juga terlalu lambat, sesuai penjelasan Kacab Bulog Cianjur yang menyatakan bahwa kapasitas produksinya hanya 100 ton perhari.
“Harusnya bansos Covid-19 ini dilaksanakan dalam 3 tahap dengan waktu 3 bulan berturut-turut, tapi kenyataannya, tahap pertama saja sudah hampir 2 bulan belum selesai, kalau tadi mendengar penjelasan pa kacab bahwa kapasitas produksi hanya 100 ton perhari, untuk distribusi tahap pertama saja sebanyak 6000 ton di butuhkan waktu 60 hari, saya rasa terlalu lama, kasihan masyarakat yang sudah menunggu”. Lanjut Rudy.
“Saya menyerahkan sepenuhnya kepada komisi II DPRD Kabupaten Bogor untuk menyikapi dan berkoordinasi dengan leading sectornya, apakah bantuan beras ini atau mau di rekomendasi mengganti mekanisme ke Bantuan Langsung Tunai, yang penting Komisi II harus terus melakukan pengawasan terhadap beras yang didistribusi ke Kabupaten Bogor harus sesuai dengan kualitas beras medium sesuai perjanjian, kita berhak kok, kita beli kok ke Bulog bukan minta!!!.” Tegas Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini.
Rudy juga mengaku pernah berkomunikasi dengan Bupati Bogor, Ade Yasin terkait hal ini, dan sudah mendelegasikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor untuk mempertanyakan kualitas beras yang dibeli kepada Bulog.
“Saya pernah mempertanyakan kepada Bupati Bogor terkait hal ini, Bupati malah merasa dizholimi ketika ternyata kualitas beras yang dibagikan kepada masyarakat tidak sesuai kualitasnya, bahkan banyak masyarakat yang komplain, makanya untuk menjaga kondusifitas masyarakat penerima bansos Covid-19, kami pimpinan DPRD dan juga komisi II DPRD mengkonfrontir Disperindag Kab Bogor dengan Bulog hari ini” Ungkap Politisi yang berasal dari Dapil I Kab Bogor ini.
“Tadi saya dan rombongan DPRD sudah diberikan waktu untuk meninjau gudang Bulog di Cianjur dan Sukabumi, kami juga diberikan sample beras mana yang akan didistribusikan untuk Kabupaten Bogor, jika untuk Kecamatan sisa ternyata kualitas beras tidak sesuai dengan sample yang kita bawa, maka DPRD akan merekomendasikan untuk ditinjau ulang perjanjian pengadaan beras dengan Bulog dan akan kita bahas di rapat lanjutan terkait mekanisme penggantian sistem bantuan sosial dengan BLT.” Tutup Rudy.
(Edo)
