Publikbicara.com – Gelombang narasi satir di media sosial mengenai upah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kini mencuat, namun perlu diingat bahwa tidak semua informasi yang beredar bersifat objektif.
Kabar bahwa gaji KPPS mencapai Rp. 1,2 juta tidaklah akurat, demikian disampaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bogor, Asep Azhar Hidayatullah.
“KPPS menerima honorarium, bukan gaji, dan besaran tersebut adalah untuk ketua KPPS sebesar Rp. 1,2 juta, anggota KPPS Rp. 1,1 juta, serta petugas ketertiban Rp. 700 ribu selama satu bulan bertugas,” jelasnya.
Pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi informasi dibahas oleh pengamat sosial politik ekonomi dan budaya, Satya Sukma Nagara.
Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya masyarakat yang terprovokasi oleh narasi hoax ini.
“Hal ini menandakan kesulitan masyarakat dalam memilah informasi yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan,” ujarnya.
Satya menekankan perlunya bijak dalam menggunakan media sosial dan mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru mempercayai informasi yang belum terverifikasi.
“Jangan gampang ikut-ikutan bego karena salah mengolah informasi. Mari bersama-sama bijak dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi,” tandasnya.
