CIBINONG – Ada hal menarik yang terungkap dalam rapat kerja DPRD Kabupaten Bogor dengan Bulog dan Disperindag terkait buruknya kualitas beras bansos Covid-19 yang dikeluhkan masyarakat yang terdampak pandemi di Kantor Bulog Cabang Cianjur (18/6). Musababnya, beras lokal ternyata dicampur dengan beras asal Thailand yang telah tersimpan selama dua tahun.
Dalam rapat itu ternyata didapat informasi bahwa Bulog memiliki beras stok ketahanan pangan yang dibeli dari petani lokal Jawa Barat dan beras import asal Thailand yang disimpan digudang mereka, beras lokal rata-rata disimpan 6 bulan dan beras asal Thailand disimpan bahkan sampai 2 tahun dan dicampurkan dengan komposisi 4:1 atau setiap 4 ton beras lokal dicampur 1 ton beras import.
Menyikapi hal ini, Sekretaris Fraksi Golkar, Aan Triana Al Muharom menegaskan kondisi ini sudah sangat menyakiti hati masyarakat Kabupaten Bogor yang sebagian besar juga berprofesi sebagai petani.
“Harusnya dari awal Pemkab Bogor lebih teliti dalam hal ini, tanya dulu secara detail terkait kualitas beras yang akan dibeli, masa beras lokal dicampur dengan beras import yang kualitasnya jauh berbeda,” tegasnya.
Bahkan, hal tersebut pasti akan menurunkan kualitas dan rasa, apalagi kualitas beras luar negeri jelas beda dengan kualitasnya, ini tidak bisa dipungkiri apalagi disimpan dalam waktu yang cukup lama. Karena, mau dipoles atau diperbaharui seperti apapun tetap saja rasa tidak bisa dibohongi, cuma tampilan visual beras aja yang berubah.
“Padahal di Kabupaten Bogor kita punya sentra-sentra pertanian lokal yang kualitas berasnya lebih bagus dengan harga lebih murah, tapi kenapa harus dicampur dengan beras import,” keluhnya
Ketika ditanyakan terkait kesimpulan rapat kerja DPRD yang sudah dilaksanakan, Aan menambahkan, bahwa pihaknya akan meminta Pemkab Bogor untuk evaluasi secara menyeluruh terkait kerjasama pengadaan bantuan sosial beras ke Bulog.
“Saya sangat kecewa dengan hal ini, banyak sekali protes terjadi di masyarakat ketika menerima bantuan dengan kualitas buruk seperti ini, ternyata mereka (Bulog) sengaja mencampur beras import,” tambahnya
Aan juga menuturkan, dana besar yang keluarkan ternyata tidak banyak membantu masyarakat petani. Bahkan, sebagai anggota Badan Anggaran akan mendorong kepada pimpinan untuk mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi secara menyeluruh kerjasama Pemkab Bogor dengan Bulog.
“Pengadaan kan dari APBD dan uang rakyat ya harus ada manfaatnya untuk rakyat,” Sambung Politisi Partai berlambang Pohon Beringin ini.
Lebih lanjut ia menuturkan, jika memang ternyata bansos beras ini selalu membuat kegaduhan dan terlambat penyalurannya, lebih baik diusulkan untuk mengganti bansos dengan mekanisme bantuan Tunai.
“Daripada masyarakat terus mengeluh dengan aturan pemerintah yang kurang baik, lebih baik diusulkan ke bantuan tunai yang simple dan tidak ribet proses penyalurannya, tinggal dibahas aturan dan pagari pola distribusinya agar bantuan sampai tepat sasaran,” tutupnya
(Zikri)
