BOGOR-Untuk mengurangi kerumunan saat Ramadan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akhirnya melarang kegiatan Sahur On The Road (SOTR) bagi warga Kota Bogor. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 440/1816- Huk.HAM tentang Perubahan Surat Edaran Nomor 440/1694-Huk.HAM tentang perpanjangan keempat pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan tingkat kelurahan dalam pengendalian Covid-19 Kota Bogor.
“Surat Edaran ini menguatkan setelah penerbitan SK Wali Kota tentang perpanjangan ke-22 PSBB Berbasis Mikro dan Komunitas dan SE Wali Kota selaku ketua Satgas Penanganan Covid-19 yang diberlakukan serentak pada 5 April hingga 9 April,” terang Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Alma Wiranta, Selasa (13/4).
Menurutnya, kebijakan ini diharapkan dapat menekan angka Covid-19 di Kota Bogor, termasuk mengatur kegiatan rutin Ramadan. “Juga dilakukan antisipasi kebijakan, khususnya pada pelarangan kegiatan SOTR yang ditengarai bisa membuat kerumunan dan melanggar protokol kesehatan,” ujarnya.
Meski begitu, tambah dia, implementasi kebijakan ini perlu kebersamaan dari semua pihak terkait pemantauan, pengawasan, penindakan hingga evaluasi. “Kebersamaan tokoh agama dan masyarakat bukan hanya TNI/Polri dan Pemerintah Kota Bogor, khususnya mengawasi pergerakan mobilitas di luar komunitas setempat,” tambahnya.
Alma membeberkan bahwa pemberlakuan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor tepat berulang tahun ke-1 sejak diberlakukan secara serentak di Bogor Depok Bekasi (Bodebek) pada 15 April 2020.
Hingga kini status PSBB belum dicabut pemerintah pusat.Terlebih ditambah adanya kebijakan baru Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sejauh ini Pemkot Bogor sudah mengeluarkan 201 kebijakan Pemerintah Kota Bogor terkait pencegahan dan penanganan Covid-19. Mulai dari diterbitkannya Peraturan, Keputusan bahkan sampai Surat Edaran Wali Kota Bogor.
Untuk kebijakan PPKM, tambah dia, Satgas Covid-19 juga telah mengeluarkan Surat Edaran perpanjangan ke-4 yang merupakan amanat dan arahan Presiden RI yang diturunkan dalam Instruksi Mendagri. Pada poin pembatasan kegiatan masyarakat tingkat kota maupun skala mikro telah diberlakukan penguatan pengawasan meliputi kapasitas dan jam operasional.
“Secara khusus untuk kegiatan operasional pada fasilitas umum dan sarana tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang izinkan Satgas Covid-19 Kota Bogor,” tuntasnya.
sumber: Metropolitan
