BOGOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor terlihat belum serius dalam menjalankan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, hal ini terlihat dari sulitnya mendapatkan informasi apa saja yang dilakukan para wakil rakyat Kabupaten Bogor di gedung DPRD, minimnya saluran informasi publik dan belum rapi nya pola pelaksanaan sistem yang ada di Sekretariat DPRD menjadikan terputusnya komunikasi dua arah antara masyarakat dengan para wakilnya.
Hal ini disoroti oleh penggiat media sosial, Susilo Utomo saat berbincang dengan publikbicara.com (4/1) yang mengungkapkan betapa mirisnya melihat lembaga wakil rakyat yang merupakan sarana menyampaikan aspirasi dan masukan dari publik akan tetapi minim sekali interaksi di ranah publik.
“DPRD kan secara kelembagaan merupakan wadah menyampaikan aspirasi rakyat yang harus menyediakan sarana dan prasarana penunjang untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan-keluhannya agar bisa disampaikan kepada Pemkab Bogor, akan tetapi kondisi existing hari ini sangat minim sekali sarana tersebut, sudah seharusnya setwan DPRD membuat terobosan-terobosan berbasis teknologi informasi agar masyarakat lebih mudah berinteraksi dengan para wakilnya di DPRD apalagi ditengah pandemi seperti ini agak sulit bertatap muka dengan para wakilnya,” ungkapnya.
Di DPRD daerah lain sudah membuat beberapa terobosan dengan membentuk media center DPRD baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun propinsi yang menyajikan segala kegiatan wakil rakyat dan capaian kinerja mereka, bahkan mereka bukan saja membuat sistemnya akan tetapi juga mempersiapkan SDM yang tepat untuk mengelola media center.
“Di daerah lain kalau kita browsing saja di google dengan keyword Media Center DPRD maka akan kita dapatkan deretan media center DPRD dari berbagai Kabupaten/Kota dan Propinsi di Indonesia, belum ada Kabupaten Bogor padahal kita adalah salah satu daerah penunjang Ibukota Negara, sebenarnya tidak sulit menyediakan sarananya dan saya yakin SDM di Kabupaten Bogor banyak yang mumpuni dan menyiapkan hal tersebut bukan sesuatu yang melanggar aturan karena semua tingkatan legislatif di Indonesia punya media center bahkan DPR RI saja sudah ada, kalau SDM kan bisa saja ambil dari luar yang memang berpengalaman dan memiliki kompetensi di bidang kehumasan sambil mendidik para ASN di lingkup Humas dan protokol terkait estetika kehumasan”. Sambung pria berkacamata mantan aktivis BEM UIN Jakarta ini.
Belum lama ini setwan DPRD Kabupaten Bogor terlihat meluncurkan aplikasi e-aspirasi yang merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang disiapkan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, akan tetapi efektifitasnya belum teruji.
“Saya cek memang ada aplikasi e-aspirasi di google playstore, akan tetapi percuma ada sistem kalau tidak ada SDM yang kompeten dan fokus disana untuk memfollow up setiap masukan dari masyarakat kepada komisi terkait, jangan sampai sistem ini mubazir dan malah jadi blunder karena lambatnya respon dalam menjawab, apalagi ini keluar dari sebuah institusi daerah yang tidak boleh main-main jawabnya, seperti aplikasi LARAS Online milik pemkab Bogor yang kadang ada yang sampai berminggu-minggu tidak dijawab padahal dalam sebuah system helpdesk ada yang namanya SLA (Service Level Agreement) yang merupakan time limit dalam menanggapi sebuah tiket yang masuk ke sistem pengaduan yang dibuat,” jelas Susilo.
Harapan besarnya adalah bagaimana lembaga DPRD Kabupaten Bogor menjadi sebuah lembaga penyalur aspirasi yang mudah, responsif dan juga menjalankan fungsi pengawasan yang benar sehingga marwah DPRD itu terangkat di mata publik.
“Miris lah kita melihat jika ada kunjungan Bupati Bogor dengan sibuknya Diskominfo bergerak menyiapkan segala informasi, tapi ketika DPRD yang turun tidak ada satupun yang konsen secara kelembagaan menyiapkan hal yang sama, padahal masyarakat sangat butuh informasi-informasi apa saja yang dilakukan para wakilnya selama ini, wajar banyak stigma negatif selama ini kepada DPRD ya karena tidak ada sarana yang memberikan info-info komprehensif kepada publik, minimal di media-media sosial mainstream seperti Facebook, Instagram, Twitter maupun Youtube. Website DPRD Kabupaten Bogor pun seperti tidak terurus dengan baik jika melihat informasi yang ada sekarang,” tutup pria yang tinggal di Gunungsindur tersebut.
(Tim Redaksi)
