Beranda Daerah Reses DPRD Dapil V di Sukajaya, Percepatan Pemulihan Pasca Bencana Jadi Sorotan

Reses DPRD Dapil V di Sukajaya, Percepatan Pemulihan Pasca Bencana Jadi Sorotan

SUKAJAYA – Bangun komunikasi dua arah, Reses Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bogor Dapil V Masa Persidangan 1 Tahun 2020 serap aspirasi masyarakat. Berlangsung di Aula Kantor Kecematan Sukajaya turut dihadiri para Kepala UPT, Muspika Kecamatan Sukajaya, MUI Kecamatan, Para Kepala Desa dan para Tokoh masyarakat Sukajaya pada, Jumat, (13/11/2020).

Anggota DPRD yang hadir dari Komisi I Daeng Wahyudi. Ketua Komisi II Leo Hananto Wibowo. Komisi III Aan Triana Almuharom, Nurodin, Permadi Dalun dan Sarni. Komisi IV Daen Nuhdiana dan Ahmad Pusni.

Secara umum masalah dan aduan yang disampaikan warga masih seputar permintaan pembangunan infrastruktur dan perbaikan pelayanan publik salah satunya adalah Kantor Polsek dan Koramil.

Kepala Desa Kiarasari Ahyar Suryadi dalam kesempatan tersebut menyampaikan, keluhan warganya terkait selain tidak adanya sinyal atau jaringan seluler di desa Kiarasari, ia juga menyampaikan keberatan warganya terkait relokasi ke Wilayah Kecamatan lain.

“Dengan alasan kebanyakan warga adalah petani, dan memohon untuk dikaji kembali, daripada bantuan itu sia- sia atau mubajir nantinya,” imbuhnya.

Dalam sambutannya, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Nurodin menyampaikan, trimakasih kepada semua pihak. Atas kejadian 1 januari 2020 adanya bencana di Sukajaya yang sangat besar dampaknya yang sekarang sudah mulai recovery walau masih jauh dari harapan. Terbangunnya hunian sementara (Huntara) serta hal-hal lain dengan tidak menyurutkan semangat untuk terus disuarakan.

Baca Juga :  Nobar Gratis dan Berhadiah Bareng Polsek Jasinga : Timnas U-23 vs Uzbekistan, Semifinal Final Piala Asia 2024 yang Mendebarkan

“Tadi Pak Camat menyampaikan adanya peningkatan anggaran dari sisi infrastruktur jalan dan jembatan dari 9 M sampai ke 17 M, sedikit informasi semoga ini menjadi komitmen kita di Komisi III berkaitan dengan adanya rencana pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang akan didorong oleh pemerintah pusat dari APBN khususnya ke Sukajaya atau Bogor Barat dengan angka yang lumayan fantastis, semoga ini tidak hanya sebatas rapat diutarakan, mungkin ini harus kita mulai siapkan nanti jalan dan jembatan mana yang mendapatkan prioritas,” kata Nurodin yang akrab dispa Jaro Peloy tersebut.

Jaro Peloy menambahkan, untuk daerah-daerah yang memang jauh dari perkotaan akses digitalisasi ini harus cepat masuk.

“Karena apalagi bicara hari ini disaat pandemi melanda kita, PPJ (pembelajaran jarak jauh) atau belajar secara daring dari rumah yang hari ini di butuhkan sehingga sinyal tersebut menjadi suatu kebutuhan yang paling butuhkan,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Aan Triana Almuharom menyampaikan, bahwa Masalah Sukajaya ini bukan hanya berbicara infrastruktur tapi Tag Line nya bagaimana Sukajaya ini bangkit.

“Yang kita harapkan adalah percepatan kaitan dengan insfratuktur Pasca Bencana, terus yang kedua tadi pemulihan ekonomi sangat penting sekali, karena yang kita rasakan masyarakat kita banyak yang masih tinggal dipengungsian jadi pengangguran, sehingga tidak ada roda perekonomian yang jalan,” ungkap Aan kepada wartawan usai Reses tersebut.

Baca Juga :  Ketika Politisi Bertemu: Momen Tak Terduga antara Elly Rachmat Yasin dan Jaro Ade di Bogor Timbulkan Banyak Spekulasi

Aan menambahkan, berdasarkan rekomendasi dari para Kepala Desa yang mewakili dari sebelas Desa yang ada di Kecamatan Sukajaya, mereka menolak untuk bedol Desa (Relokasi-Red).

“Mereka (Warga-red) menolak untuk dipindahkan ke Kecamatan lain, karena pertimbangan nya ketika mereka dipindahkan ke Kecamatan lain bagaimana dengan pertanian mereka yang sehari-hari sebagai petani dan seterusnya, itu akan lebih besar lagi biaya hidupnya,” ucapnya.

Aan Triana meminta, kepada dinas keterkait untuk turun dulu ke lapangan. Benar tidak kajian Geologi itu di lakukan.

“Kalau bicara zona merah, pantai-pun zona merah. Ya kan, kita jauh dari pantai tapi kenapa?, ini harus di bedah lebih dalam lagi, artinya jangan membuat keputusan yang memang dasar nya belum di konsultasikan secara menyeluruh terhadap kondisi yang ada dilapangan.
kita belajar dari Huntara kemarin, karena telat dan seterusnya sehingga banyak huntara yang tidak di isi, akhirnya kan buang-buang anggaran juga kan sayang, mendingan kita alihkan untuk kepentingan yang lain” ujarnya.

(Fahri)

Artikulli paraprakAan Triana : Berharap Airlangga Hartarto Maju di Capres Pemilu 2024
Artikulli tjetërPemberi Uang Seorang Tahanan Dijanjikan Bebas Jika Bisa Jalani Misi Berujung OTT Sekdis DPKPP