27.9 C
Bogor
Kamis, 25 Februari 2021

Jokowi Sudah Teken UU Cipta Kerja Namun Diwarnai Salah Ketik

Berita Populer

Satpol PP Kabupaten Bogor Bersihkan Ratusan PKL Liar Pasar Leuwiliang

LEUWILIANG-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor hancurkan ratusan pedagang kaki lima yang berada di bahu jalan raya...

DP Sempat Pamit Kerjakan Tugas Sekolah

CIBUNGBULANG - DP warga kampung Ciaruteun RT 01 RW 03, Desa Cimanggu 1, Kecamatan Cibungbulang, yang ditemukan tewas...

Usai Jajan Di Warung, DP Tak Pulang Lagi

CIBUNGBULANG - Sehari sebelum korban DP meninggal dunia dan jasadnya di ketemukan warga dalam kantong plastik besar berwarna hitam...

Miris! Di Wilayah Tambang Emas Nenek Ane Tinggal di Rumah Beralaskan Tanah

NANGGUNG - Miris! Seoang janda berusia sekitar 50 tahun tinggal sendiri di rumah bilik bambu beralaskan tanah di Kampung...

Kisah Janda Tua Yang Tinggal di Rumah Beralaskan Tanah

NANGGUNG - Seorang warga miskin terdampak, Nenek Ane (50 tahun) seorang janda yang tinggal di rumah reyot berdinding bilik...
- Advertisement -

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani omnibus law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun UU itu diwarnai kesalahan ketik.
Halaman 6 UU Cipta Kerja Pasal 6 berbunyi:

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a.penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b.penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c.penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d.penyederhanaan persyaratan investasi.

Lalu apa bunyi Pasal 5 ayat 1 huruf a?

- Advertisement -

Pasal 5 ayat 1 huruf a tidak ada. Sebab, Pasal 5 adalah pasal berdiri sendiri tanpa ayat. Pasal 5 berbunyi:

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, kesalahan tersebut fatal. Mengapa?

- Advertisement -

Bivitri menyebut undang-undang (UU) tidak bisa diimajinasikan ‘tahu sama tahu’ ketika waktu dilaksanakan, melainkan harus sesuai dengan apa yang tertulis di UU.

“Jadi, terhadap kesalahan di Pasal 6 itu, tidak bisa lagi dilakukan perbaikan secara sembarangan seperti yang terjadi sebelum UU ini ditandatangani (yang itu pun sudah salah),” ujar Bivitri saat berbincang dengan detikcom, Selasa (3/11/2020),

Apa dampak hukumnya? Pasal-pasal yang sudah diketahui salah, tidak bisa dilaksanakan. Karena dalam hukum, tidak boleh suatu pasal dijalankan sesuai dengan imajinasi penerap pasal saja, harus persis seperti yang tertulis.

- Advertisement -

“Dampak lainnya, meski tidak ‘otomatis’, ini akan memperkuat alasan untuk melakukan uji formal ke MK untuk meminta UU ini dibatalkan,” papar Bivitri,

Apa yang bisa dilakukan? Kalau pemerintah mau membuat ada kepastian hukum agar pasal-pasal itu bisa dilaksanakan, bisa keluarkan Perppu, karena UU ini tidak bisa diubah begitu saja.

“Kalau cuma perjanjian, bisa direnvoi, dengan membubuhkan tanda tangan semua pihak di samping, kalau di UU tidak bisa, tidak diperbolehkan menurut UU 12/2011 dan secara praktik tidak mungkin ada pembubuhan semua anggota DPR dan presiden di samping,” cetus Bivitri.

“Yang jelas semakin nampak ke publik, bagaimana buruknya proses ugal-ugalan seperti ini. Seakan-akan mengerdilkan makna pembuatan UU, padahal UU itu seperti kontrak sosial warga melalui wakil-wakilnya (dan itu pun sudah disimpangi dengan tidak partisipatif dan tidak transparannya proses penyusunan dan pembahasan). Ini akibatnya kalau tujuan buruk menghalalkan segala cara,” sambung pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu.

Sumber:Detik

- Advertisement -

Tinggalkan Balasan

Berita terbaru

Siapkan Pemakaman, Keluarga Korban Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku

CIBUNGBULANG - DP yang meninggal dunia dan jasadnya di ketemukan warga dalam kantong plastik besar berwarna hitam di Jalan...

Berita Terkait
publikbicara.com