CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto merespon positif gambaran umum Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Rancangan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (17/9).
Rudy mengatakan tema “Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa dalam rangka pemulihan ekonomi daerah dan pelayanan sosial” yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bogor berisi semangat yang sama dengan DPRD Kabupaten Bogor. “Secara umum apa yang disampaikan Bupati Bogor punya semangat yang sama dengan kami di DPRD yakni pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid19 dan tentunya peningkatan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya kepada wartawan.
Namun demikian, kata Rudy gambaran umum yang disampaikan Bupati Bogor harus diterjemahkan dalam perencanaan dan alokasi anggaran di masing-masing SKPD. Jika alokasi anggaran dan program di masing-masing SKPD tidak berdampak pada dua hal tersebut, DPRD akan secara tegas meminta adanya perubahan.
“Ini kan yang disampaikan masih gambaran umum, Rancangan ini nanti akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah belum menyerahkan secara detail penggunaan anggaran di masing-masing SKPD jadi kita akan membahasnya bersama, kalau nanti tidak sesuai dengan semangat pemulihan ekonomi dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pasti akan minta dirubah dan disesuaikan,” katanya.
Menurut Rudy, prioritas belanja daerah dalam APBD Perubahan ini sangat menentukan nasib masyarakat Kabupaten Bogor. Menurut dia, pandemi Covid19 yang berdampak pada kesehatan dan perekonomian masyarakat berpotensi terjadinya krisis ekonomi dan gangguan stabilitas keamanan daerah.
Saat ini, pandemi Covid19 membuat pertumbuhan ekonomi di Bumi Tegar Beriman turun hingga 10,54 persen. Jumlah penduduk miskin juga diprediksi naik 2,48 persen menjadi 9,14 persen di akhir tahun. Peningkatan presentase kemiskinan Kabupaten Bogor lebih tinggi dibanding Nasional dan Jawa Barat sebesar 0,28 persen dan 0,62 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga diprediksi meningkat 3,77 persen. Angka ini lebih besar dari Nasional dan Jabar yang diprediksi meningkat sebesar 2,9 persen dan 3,94 persen.
“Jadi kami menekankan agar APBD Perubahan ini bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena itu juga akan mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Bogor,” tegasnya.
Defisit Rp1,43 Triliun
Dalam Rancangan APBD Perubahan, Bupati Bogor, Ade Yasin menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp 7,29 rriliun sementara target belanja daerah membutuhkan dana sebesar Rp 8,72 Triliun. Masih terdapat defisit sebesar Rp 1,43 triliun untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah tahun ini.
Target pendapatan daerah, kata Bupati, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2,3 triliun, dana perimbangan sebesar Rp2,89 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp2,09 triliun.
Adapun belanja daerah secara umum akan dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp3,99 triliun dan belanja langsung sebesar Rp4,73 triliun. Defisit sebesar Rp1,43 triliun akan ditutup dari pembiayaan daerah yang ditarget sebesar Rp1,1 triliun. “Defisit yang belum terpenuhi dari pembiayaan netto sebesar Rp331,3 miliar,” kata Bupati.
Semangat APBD Perubahan, kata Bupati diusung ke dalam tema “Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa dalam rangka pemulihan ekonomi daerah dan pelayanan sosial” Ade Yasin akan menjadikan lima prioritas pembangunan. Pertama, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, kedua, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
“Prioritas ketiga, pemerintah Kabupaten Bogor akan meningkatkan daya saing perekonomiqn daerah dan pelayanan publik,” kata dia.
Kemudian prioritas keempat, meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan yang kelima, meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan berkeadaban.
(Tim Redaksi)
