Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menunda pelaksanaan Program Organisasi Penggerak (POP). Dia mengatakan anggaran POP tahun ini akan dialokasikan untuk guru.
“Jadi anggaran program Organisasi Penggerak tahun ini kita dedikasikan untuk guru,” ujar Nadiem saat raker bersama Komisi X DPR RI, di Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Kamis (27/8/2020).
Nadiem menjelaskan anggaran dana POP dapat digunakan guru untuk kebutuhan pulsa selama masa pandemi COVID-19. Menurutnya, penundaan dan alokasi dana itu dilakukan sebagai respons dari PGRI yang meminta POP untuk ditunda.
“Satu hal, terkait penundaan ini, kami merespon permintaan PGRI bahwa untuk tahun ini ditunda dulu ke tahun depan, dan dana ini digunakan untuk kebutuhan pandemi. Untuk itu kami umumkan bahwa dana yang digunakan tahun ini akan direalokasi untuk membantu guru dalam bentuk pulsa di masa PJJ ini. Jadi kami akan merealokasi untuk kebutuhan pulsa dan kebutuhan ekonomi guru yaitu pulsa juga dampak ekonominya besar bagi guru,” jelas Nadiem.
Melalui evaluasi yang ada, eks CEO Go-Jek ini pun memutuskan untuk melaksanakan POP di tahun 2021. Dia menegaskan POP akan tetap berjalan.
“Nah setelah kami evaluasi selama satu bulan kami memutuskan karena ada beberapa faktor untuk menunda program POP untuk tahun 2020. Jadinya program POP itu akan mulai di tahun 2021. Jadi masih akan jalan tapi dengan memberikan kita waktu untuk melakukan berbagai macam penyempurnaan yang sebagian direkomendasikan oleh organisasi-organisasi masyarakat besar yang saya sebut sebelumnya,” tutur Nadiem.
Nadiem kemudian mengatakan beberapa alasan terkait penundaan itu. Pertama, Nadiem ingin POP dapat merangkul organisasi masyarakat.
“Pertama untuk memastikan kita bisa merangkul ormas di dunia pendidikan yang luar biasa pentingnya untuk program kita dan untuk masyarakat di Indonesia dengan ilmu mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun,” ucap Nadiem.
Penundaan ini juga dilakukan guna memastikan kesiapan semua peserta selama masa pandemi COVID-19 ini. Nadiem pun mengatakan penundaan juga dilakukan guna mengecek kembali rekam jejak ormas yang lolos seleksi POP.
“Untuk memastikan preparasi di masa COVID-19 ini program itu bisa terjaga dengan baik, memberikan ormas tersebut waktu untuk merencanakan program pelatihan, transformasi sekolahnya di masa COVID-19 ini dengan lebih detail,” ucap Nadiem
“Ketiga untuk memastikan dan menjawab kecemasan masyarakat maupun ormas, kalau ada organisasi-organisasi di dalamnya yang lolos seleksi yang seharusnya tidak layak, misalnya kita harus mengecek dan memverifikasi apa rekam jejak ormas-ormas masing-masing sekecil apapun kalau dia lulus seleksi harus kita cek dan rechek dan rechek,” imbuhnya.
Sumber:Detik
