Bogor-Beras bantuan sosial Kabupaten Bogor kepada 200.000 warga terdampak Covid-19 akan dilanjutkan, polemik beras bansos yang awalnya di beli oleh Pemkab Bogor kepada Bulog menuai berbagai polemik karena kualitas beras yang buruk dan dikeluhkan masyarakat yang menerimanya.
Bupati Bogor, Ade Yasin dalam keterangan persnya (5/7) menyatakan akan menyetop kerjasama dengan Bulog karena kualitas beras yang dibeli dari Bulog tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada Pemkab Bogor, maka untuk selanjutnya Bupati mempercayakan pengadaan beras bansos ini kepada PD Pasar Tohaga.
“Pemkab Bogor sudah mengakhiri distribusi tahap pertama dengan Bulog setelah 6000 ton beras bansos tahap.pertama tersalurkan, karena banyak keluhan masyarakat terkait kualitas beras yang banyak kutunya dan berbatu yang membuat saya memutuskan agar pendistribusian bansos selanjutnya dikelola oleh PD Pasar Tohaga dengan harapan agar harga lebih murah, kualitas terjaga dan waktu penyaluran yang lebih cepat”. Ungkap Ade Yasin.
“Saya minta tidak boleh lagi ada beras berkutu dan berbatu, kalau sampai ditemukan lagi yang seperti itu maka akan diambil tindakan untuk memutus kerjasama, untuk beras rencananya akan di datangkan dari Cianjur, Karawang dan Sukabumi”. Tutup Bupati Bogor dari Partai PPP ini.
Dihubungi melalui sambungan telepon (5/7), salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor, Daen Nuhdiana menyatakan sah-sah saja Bupati Bogor menunjuk PD Pasar Tohaga untuk melanjutkan pengadaan beras bansos Kabupaten Bogor asal sesuai mekanismenya.
“Pengadaan beras bansos ini kan ranahnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor yang akan di kerjasamakan dengan PD Pasar Tohaga, setahu saya setelah rapat dengar pendapat di Kantor Bulog Cabang Cianjur bersama Disperindag bahwa mekanisme pembayaran dari Pemkab Bogor adalah ketika beras sudah dikirim 6000 ton baru dilakukan pembayaran, kalau hal ini dilanjutkan apakah sistem pembayarannya akan menggunakan mekanisme yang sama atau dibayar terlebih dahulu ke PD Pasar Tohaga?”. Ujar politisi Partai Hanura ini.
Daen melanjutkan, dirinya ragu sejauh mana kekuatan finansial PD Pasar Tohaga jika mengambil alih pengadaan beras ini, karena dalam rapat LKPJ tahun 2019 saja, Tohaga hanya membukukan laba sebesar Rp. 140.355.716,- dan hanya menyetor deviden sebesar Rp. 77.195.644,- kepada Pemkab Bogor.
“Wajar kalau kita di badan Anggaran berasumsi seperti itu berkaca pada setoran deviden Tohaga kepada Pemkab Bogor yang disetorkan di tahun 2019, sedangkan untuk bansos Kabupaten Bogor pertahapnya jika dengan harga beras Rp. 10.000,- per kg nya saja butuh anggaran sebesar Rp. 60 Milyar”. Tegas Daen.
“Kami tidak ingin kegiatan pengadaan beras bansos ini di pihak ketigakan, karena akan terjadi kerancuan baru dan tidak terlepas akan ada intrik terkait kualitas beras yang dikirim ke masyarakat, kalau memang PD Pasar Tohaga mampu mendanai hal ini sendiri, silahkan dan kami harap mekanisme pembayaran tetap sama dengan mekanisme pembayaran saat bansos ini dikerjasamakan dengan Bulog agar jika terjadi masalah di tengah perjalanan tidak merugikan pemkab Bogor yang uangnya berasal dari alokasi APBD yang notabene adalah Uang Rakyat Kabupaten Bogor”. Tutur Politisi yang berangkat dari Dapil V Kabupaten Bogor ini.
Daen juga berharap agar PemKab Bogor lebih memprioritaskan beras lokal petani Kabupaten Bogor.
“Kalau bisa hasil petani lokal Kabupaten Bogor diutamakan lah, jangan berfikir ambil beras dari Cianjur, Karawang dan Sukabumi dulu, di lokal Kabupaten Bogor dulu di prioritaskan untuk dibeli agar para petani bisa mendapatkan manfaat dari adanya bantuan sosial ini dan minimal dengan APBD yang dialokasikan menjadi stimulus ekonomi agar uang juga berputar di Kabupaten Bogor melalui petani”. Pungkasnya.
(Tim Redaksi)
