Bogor-Proses kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) mantan sekdis DPKPP yang dilakukan oleh Polres Bogor yang mana saat OTT dilakukan tanggal 3 Maret 2020 dipimpin oleh AKP Benny Cahyadi sebagai Kasat Reskrim saat itu sudah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung dengan terdakwa Iryanto.

Dari awal persidangan pertama tanggal 3 Agustus 2020 dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam hal ini adalah jaksa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Yusie membacakan dakwaan di depan majelis hakim dengan dugaan terdakwa Iryanto bersama-sama dengan beberapa orang yaitu FA dan AB melakukan tindak pidana gratifikasi dalam pengurusan izin RS di Cibungbulang dan Hotel di Cisarua.

Pada sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan eksepsi pada tanggal 10 Agustus 2020, Kuasa Hukum terdakwa dari LBH Bara JP yang dipimpin Dinalara Butarbutar dengan anggota bernama Pasaribu dan Stevie mempertanyakan dakwaan JPU yang dinilai tidak cukup dan tidak lengkap untuk mengenakan materi pasal yang didakwakan pada terdakwa, apalagi ketika bicara gratifikasi harus ada pemberi dan penerima, sedangkan hingga saat sidang siapa si pemberi masih misteri.

Bahkan, hasil penelurusan team Kuasa hukum terdakwa menemukan fakta mengejutkan bahwa si pemberi adalah seorang tersangka di kasus hukum lain yang berinisial SP yang saat OTT statusnya adalah tahanan sejak tanggal 21 Agustus 2020, dan di dalam dakwaan disebut peranan beberapa orang yang hingga kini statusnya belum naik jadi tersangka padahal jelas dalam kasus ini memiliki peranan dan nama-nama tersebut jelas dalam BAP maupun tuntutan.

Saat sidang putusan sela dibacakan di Pengadilan Tipikor, Senin (24/8) kembali terungkap fakta mengejutkan dimana perpanjangan penahanan terdakwa belum diterima baik oleh terdakwa, keluarga maupun Kuasa Hukum, padahal saat itu terdakwa ditahan tanpa surat penahanan memasuki hari ke 13 setelah habisnya masa penahanan per tanggal 11 Agustus 2020, tetapi bantahan dilakukan oleh hakim yang menyatakan bahwa surat perpanjangan sudah dibuat tanggal 4 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri terdahulu yang pada saat sidang dilakukan sudah mutasi jabatan, dan salinan surat tersebut sudah di email ke pihak kejaksaan dan akan di cek dimana permasalahannya, karena UU tidak memperbolehkan penahanan seseorang tanpa surat penahanan di tahan, baru keesokan hari pasca sidang terdakwa dikirimi surat perpanjangan tersebut ke tahanannya.

Sidang kembali menghadirkan fakta mengejutkan saat agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dalam kesempatan pertama dihadirkan adalah saksi pelapor dari penyidik Polres Bogor, Benny Syuhada yang menyatakan dengan jelas dalam sidang bahwa laporan dibuat berdasarkan obrolan santai dengan SP dan FS yang statusnya tersangka kasus lain dan menyebut nama Iryanto, tetapi ketika ditanya bukti permulaan apa yang bisa menjadikan Iryanto tersangka ataupun target OTT, Saksi pun menjawab tidak tahu dan hanya sekedar membuat Laporan Informasi yang sama sekali tidak menyebut nama Iryanto akan tetapi ada bukti kuitansi yang di tanda tangani FA terkait penyerahan uang pengurusan rekomendasi di DPKPP, serta menyatakan bahwa tidak tahu menahu akan ada OTT sebelum atasannya memerintahkan dirinya ikut serta dalam operasi tersebut.

Dalam OTT tersebut juga, peranan saksi adalah yang menangkap SP setelah dugaan menyerahkan uang kepada Iryanto tanpa melihat proses SP menyerahkan uang karena diperintahkan mengamankan SP oleh Kasat Reskrim saat itu padahal saksi tahu bahwa SP ini adalah tahanan yang pernah bertemu dengannya sebelum saksi membuat Laporan Informasi tanggal 2 Maret 2020 sebelum OTT keesokan harinya.

Dari beberapa fakta persidangan yang tersaji, diduga kuat ada beberapa kejanggalan dalam kasus OTT ini jika melihat kasus ini dalam kacamata Gratifikasi dengan target OTT yaitu Iryanto yang dalam kasus ini namanya belum bisa dibuktikan menerima uang dari pengurusan izin tersebut dan juga misteri si pemberi yang merupakan seorang tahanan yang bisa keluar dan melakukan pemberian uang saat OTT dilakukan, fakta persidangan apalagi yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Iryanto akan dibebaskan dari segala dakwaan dalam hal ini? Masih butuh waktu hingga semua saksi dan fakta persidangan terbuka sehingga menjadi bahan pertimbangan hakim yang diketuai Rifandaru ini.

(Tim redaksi)

Kemang – Desa Tegal Menjadi salah satu desa yang mewakili Kabupaten Bogor dalam Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) ditingkat Provinsi yang akan dinilai pada Oktober 2020 nanti.

Kades Tegal Kasim Sunardi mengatakan, Desa Tegal khususnya di RW 05 terpilih mewakili Kabupaten Bogor dalam Program P2WKSS yang sebelumnya bersaing dengan beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor.

“Lokasi RW 05 Desa Tegal Kecamatan Kemang jadi program kampung percontohan dari masing – masing Kecamatan, dan Kecamatan Kemang Desa Tegal mewakili Kabupaten untuk ditingkat Provinsi,”kata Kasim Kepada wartawan, kemarin.

Kasim mengatakan, hampir setiap dinas yang ada di Kabupaten Bogor sudah mulai datang ke Desa Tegal ke lokasi RW 05 dimana menjadi Kampung Percontohan dalam Program PW2KSS.

“Semua dinas hadir di sini menberikan program mulai dinas Sosial, UMKM, Koperasi dan bantuan Rumah Tidak Layak Huni, dan beberapa dinas terkait lainya,”kata Kasim.

Kasim lebih lanjut mengatakan dengan terpilihnya Desa Tegal mewakili Kabupaten Bogor ditingkat Provinsi sangat bersyukur. Pasalnya RW yang tadinya benar-benar jauh tertinggal dari RW yang lain di Desa Tegal . Dengan adanya program itu kini mulai ada perubahan.

“Sekarang sudah ada jaringan wifi, rumah rumah kumuh sudah mulai dibangun dan adanya Kampung KB, intinya ada perubahan,”kata Kasim.

Sementara Camat Kemang Edi Suito siap mendukung Desa Tegal mewakili Kabupaten Bogor menuju P2WKSS.

“Agar Desa Tegal terbaik tingkat provinsi Jawa Barat,”katanya.

(Cep rendra)