CIBINONG – Bantuan Sosial mulai dari PKH, BLT, BPNT dan bantuan lainya baik sebelum adanya pandemi hingga untuk masyarakat terdampak pandemi di Kabupaten Bogor terus menjadi sorotan, dan pengawasan aparatur penegak hukum hingga menajdi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Bogor.
Menanggapi hal itu Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Demokrat Ruhiyat Sujana mengatakan kalau berbicara kebijakan bansos itu kan ada beberapa sumber, pusat, provinsi, dan termasuk kabupaten.
“Terlepas hari ini meskipun dianggap terlambat baru adanya pengawasan saya selaku anggota DPRD mengapresiasi penegak hukum yang hari ini mencoba merespon. Sebenarnya banyak persoalan banyak bantuan sebelum covid, seperti PKH, yang mengisahkan persolan soal data mekanisme penyaluran hingga saat ini,” kata Ruhiyat, Senin (15/2/2021).
Ruhiyat lebih lanjut mengatakan, membangun kesadaran hukum sebenarnya sudah dilakukan. Tinggal hari ini bagaimana penindakan penegak hukum agar menjadi efek jera bagi oknum yang penyalahguna bantuan untuk fakir miskin dan yang terdampak covid.
“Dan saya berharap kepada penegak hukum respon hari ini jangan sampai hanya sebatas mengugurkan kewajiban saja ada tindak lanjut secara terus menerus. Misalnya persolan yang di Rumpin jangan hanya berkutik di situ. Karen, persolan bukan hanya di Rumpin dan bisa terjadi di desa atau Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bogor,” harapnya.
Apalagi saat ini tambahnya Kapolres baru ini telah mengintruksikan jajaran ditingkat Polsek untuk lebih mengawasi penyaluran banson setiap desa.
Lebih lanjut ia pun mengatakan masih caruk maruknya soal mekanisme penyaluran bansos, dan data yang masih amburadul serta masalah lain seperti masih adanya dugaan oknum yang juga masih ingin memanfaatkan bantuan itu untuk kepentingan pribadi.
“Saya kira untuk di Kabupaten Bogor masih jauh dibanding daerah lain. Saya beberapa watu lalu melakukan kungker ke daerah Subang disana lebih rapih soal bansos,” ujarnya.
Dari itu pihaknya pun mendesak Dinsos Kabupaten Bogor memperbaiki sistem dan pengawasan baik dari hulu ke hilir.
“Jangan sampai ada Masyarakat yang dirugikan dan jangan sampai ada oknum yang coba coba bermain dengan bantuan sosial ini,” pungkasnya.
(Cep Rendra)
