LEUWISADENG – Karang Taruna (Katar) Desa Sadeng menginisiasi adanya Wisata Alam Gunung Seureuh (Waguruh) sebagai bagian program kerja, dengan penyertaan modal awal sebesar Rp. 20.000.000,- bantuan dari pemerintah Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor.
Seperti disampaikan Ketua Katar Mahda Biladi saat dijumpai dalam acara santunan anak yatim di Masjid Besar Al-Ijtihad Kampung Paku pada, Sabtu 29 Agustus 2020 lalu, ketika disinggung soal anggaran
“Pastinya kurang tau ya kang, jujur pastinya kurang tau kenapa kok dibilang nggak tau karna, besarnya adalah swadaya tenaga kita masing-masing kita menggunakan tenaga yang ada, alat-alat yang ada, penghasilan yang adapun sama, ya kalau dinominalkan ya dua puluh (Juta-red)”, jelas Mahda
Di tempat terpisah Wakil Ketua Katar Desa Sadeng Riki Adiputra mengaku, dirinya pernah dipanggil ke rumah Kepala Desa Sadeng Asep saepul Anwar yang akrab disapa Giok sekitar tahun 2018 bersama karang taruna lainnya.
“Saat itu katanya ada anggaran dari Dana Desa 20 juta tanpa hitam diatas putih, katanya pake untuk pengelolaan waguruh, setelah saya pakai beberapa hari kemudian kades (Giok-red) nelepon saya katanya pinjam uang 4 juta rupiah, karena ada kunjungan Bupati, saat itu bu Nurhayanti, ke Masjid Alijtihad dan uang tersebut alasannya untuk menjamu Bupati, namun hingga hari ini belum dikembalikan,” urainya.
Kegiatan Waguruh terhenti karena Karang Taruna ingin kejelasan terkait anggaran untuk waguruh yang diduga mencapai Rp. 150.000.000,-. Riki menambahkan.
“Kegiatan waguruh terhenti karena kita ingin transparansi anggaran berapa sebetulnya dana untuk Waguruh itu, saat itu saya menanyakan kepada sekdes Ibnu dengan menyatakan yang dilaporkan ke Pemda dan sudah dicairkan sebesar Rp 150 Juta itu katanya anggaran dari Dana Desa, setelah itu saya coba menghubungi Kepala Desa, namun sulit ditemui,” katanya.
Soal Keterbukaan terkait anggaran mendapat reaksi keras dari ketua Umum Laskar Hijau Indonesia (LHI) Edi Yusuf yang akrab disapa Edi Chang.
“Kalau memang mau pengelolaan nya bagus memang harus ada keterbukaan, aku juga baru mendengar dari masyarakat saja ada yang seperti itu, pernah aku tanya sama pihak karang taruna trus mereka bilang coba saja abang tanya sama kepala desa saat itu, nah ini entah mana yang benar nih pernah ada pinjaman, kalau memang tidak ada keterbukaan menurut abang sih salah lah kepala desa harusnya mendorong supaya bisa membangun lapangan kerja,” pungkasnya, Rabu 18/10/2020.
Hingga berita ini diturunkan Sekretaris Desa ataupun Kepala Desa belum bisa dijumpai.
(Ipay/Fahri)
