Bogor – Banyaknya aduan masyarakat Kabupaten Bogor terkait carut marutnya data bantuan sosial yang harus dibagikan kepada masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi Covid-19 membuat fraksi Partai Golkar mendorong Pimpinan DPRD untuk secepatnya membentuk pansus untuk mengawasi penggunaan anggaran Covid-19 yang nilainya cukup fantastis.
Dihubungi melalui sambungan telepon, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bogor, H. Achmad Tohawi (13/5) dengan tegas menyatakan, “berdasarkan hasil rapat fraksi Golkar tertanggal 4 Mei 2020, kami seluruh anggota DPRD dari Partai Gokar dengan komposisi Wawan Hikal Kurdi, Achmad Tohawi, Aan Triana Al Muharom, Amin Sugandi, Ridwan Muhibi dan Fakhru Rizal dengan bulat mendorong Pimpnan DPRD untuk segera mengusulkan pembentukan pansus dan Partai Golkar siap berdiri paling depan demi kepentingan masyarakat dan lancarnya distribusi bantuan sosial”.
Tohawi juga menceritakan runutan kejadian di DPRD terkait jawaban atas keresahan masyarakat terhadap distribusi bantuan yang berasal dari pergeseran anggaran SKPD Kabupaten Bogor untuk penanganan masyarakat terdampak Covid-19.
“Fraksi Golkar pernah berkirim surat kepada Ketua DPRD dengan nomor B.021/F.Golkar/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang usulan rapat gabungan DPRD dengan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor atas terjadinya kegaduhan informasi masyarakat berapa si sebenarnya bantuan yang pemkab turunkan?” Tambah Politisi Partai Golkar dari Dapil VI Kabupaten Bogor ini.
“Musibah memang tidak pernah direncanakan dan tidak pernah dianggarkan, tapi melihat kondisi bencana yang membutuhkan anggaran demi memenuhi kebutuhan masyarakat maka yang tadinya tidak ada anggaran menjadi ada, maka dari itu kita di DPRD harus tahu kegiatan-kegiatan apa saja yang digeser sehingga jelas dan kedepan bisa diambil sikap lanjutan mengenai kegiatan yang tertunda tersebut.” Lanjut Tohawi.
Banyak teriakan-teriakan dari masyarakat terkait berantakannya pola distribusi bantuan dari pemkab Bogor apalagi terkait masalah pendataan siapa saja si yang layak menerima bantuan sosial Covid-19.
“Kadang kita anggota DPRD juga akhirnya terjebak di kondisi ini, keluhan masyarakat banyak yang disampaikan melalui kami di lapangan, tapi dijawab pun jadi simalakama karena kami pun belum paham mekanisme pasti dan seakan tidak ditanggapi, Kami juga berhak menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota DPRD, terkait berapa anggaran yang didistribusikan untuk bantuan sosial, berapa yang digunakan untuk kebutuhan personil dilapangan, atas dasar itu Fraksi Golkar tanggal 6 Mei 2020 dan dilanjut di Rapat Badan Musyawarah DPRD mendorong DPRD untuk segera membentuk pansus agar pengawasan lebih terarah.” Tegas Ketua Fraksi Golkar ini.
“Kita semua sangat memahami luasnya wilayah Kabupaten Bogor dan banyaknya masyarakat yang ekonominya terdampak Covid-19 itu tidak mudah memenuhi semua kebutuhan masyarakat, atas dasar itulah kami juga harus tahu progress penanganan dan langkah apa yang dilakukan oleh Pemkab Bogor, Fraksi Golkar tidak pernah menghalang-halangi terkait penggunaan anggaran yang dibutuhkan asal jelas demi masyarakat, mudah-mudahan fraksi lain di DPRD juga mengusulkan pansus agar segera bisa teralisasi.” Tutup Tohawi.
(Cep rendra)
