Presiden Prabowo Dorong Pengadaan Pemerintah Dikonsolidasikan, Efisiensi Bisa Capai Rp360 Triliun

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026 – 2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Foto: BPMI Setpres.

Publikbicara.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya potensi pemborosan dalam belanja pemerintah akibat pola pengadaan barang dan jasa yang masih dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Dalam penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026), Prabowo menegaskan disiplin fiskal tidak boleh berhenti setelah anggaran disahkan.

Menurutnya, pengawasan terhadap APBN harus berlanjut hingga tahap pelaksanaan, termasuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah benar-benar digunakan secara efisien.

“Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan,” ujar Prabowo dikutip dari laman resmi BPMI Setpres, Jumat (14/8).

Presiden menilai salah satu sumber inefisiensi muncul karena instansi pemerintah membeli barang dengan spesifikasi serupa secara sendiri-sendiri. Kondisi tersebut membuat pemerintah kehilangan kekuatan tawar ketika berhadapan dengan penyedia barang dan jasa.

“Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara,” tegasnya.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah akan mendorong konsolidasi pengadaan dengan memanfaatkan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, standardisasi spesifikasi, serta penerapan praktik pengadaan terbaik.

Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang disampaikan Prabowo menunjukkan konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86 persen pada 2025. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 25,43 persen pada 2026.

Prabowo menyebut potensi efisiensi tersebut dapat mencapai sekitar Rp360 triliun dalam satu tahun.

“Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan 20 miliar dolar, ini bukan angka yang kecil,” katanya.

Besarnya potensi penghematan itu, kata Prabowo, menjadi alasan pemerintah ingin mengubah pola pengadaan yang selama ini berjalan secara terfragmentasi.

Ia kemudian mencontohkan pengadaan Layar Pintar Interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Sebelum dikonsolidasikan, perangkat tersebut dibeli pemerintah daerah secara terpisah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit.

Setelah pengadaan dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah disebut mampu memperoleh harga sekitar Rp26 juta per unit. Harga tersebut sudah mencakup pengiriman dan pemasangan hingga wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal.

Selain konsolidasi pengadaan, pemerintah juga berencana memperkuat kelembagaan LKPP dengan meningkatkan statusnya menjadi badan pengadaan pemerintah.

Prabowo meminta dukungan DPR RI terhadap rencana tersebut agar proses pengadaan pemerintah dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.

Dalam skema yang disiapkan, kebutuhan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah akan dihimpun dalam satu perencanaan. Spesifikasi barang akan distandardisasi, sementara volume pengadaan dikonsolidasikan untuk memperkuat posisi pemerintah dalam memperoleh harga terbaik.

Seluruh proses juga diarahkan berlangsung secara digital untuk memperkuat transparansi, persaingan usaha, dan akuntabilitas.

Bagi Prabowo, efisiensi belanja negara bukan sekadar persoalan memangkas anggaran. Penghematan harus menghasilkan ruang fiskal baru yang kemudian dikembalikan untuk membiayai kebutuhan masyarakat.

Ia mencontohkan dana hasil efisiensi dapat digunakan untuk memperbaiki ruang kelas dan sekolah, merenovasi puskesmas, memperkuat rumah sakit, hingga memenuhi kebutuhan alat kesehatan.

“Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita,” ujar Prabowo.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari arah pemerintah dalam memperketat disiplin fiskal sekaligus memastikan APBN 2027 tidak hanya kuat dari sisi perencanaan, tetapi juga efektif saat dieksekusi di lapangan.(Red).