Publikbicara.com – Kegaduhan yang sempat viral di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, bukan sekadar peristiwa adu argumentasi antara warga dan sejumlah orang yang diduga oknum wartawan.

Lebih dari itu, peristiwa tersebut menyisakan pertanyaan mendasar yang hingga kini perlu dijawab yakni, apa sebenarnya yang menjadi pemicu kegaduhan, siapa yang berada di baliknya, dan mengapa identitas media lain ikut terseret?

Di tengah riuhnya peristiwa tersebut, nama PUBLIKBICARA.COM ikut menjadi sorotan setelah muncul dugaan penggunaan identitas media itu oleh salah seorang yang disebut terlibat dalam kegaduhan.

Didin Ra Dien, wartawan muda yang tercatat di Dewan Pers dengan nomor registrasi 165892-PWI/Wda/DP/VI/2026/21/05/86, mengaku dirugikan atas dugaan penggunaan identitas tersebut.

Berdasarkan verifikasi yang dilakukannya, pria bernama Asep yang dipersoalkan itu disebut memiliki situs dengan domain publikbicara.id, bukan publikbicara.com. Namun, identitas PUBLIKBICARA.COM justru diduga digunakan dalam kartu pengenal yang bersangkutan.

Persoalan semakin menjadi perhatian ketika Didin menyebut orang tersebut mengenakan seragam bertuliskan Jurnalis Polri.

Saat dikonfirmasi, menurut Didin, jawaban yang diberikan justru menimbulkan kebingungan dan belum memberikan kejelasan mengenai identitas maupun kapasitas jurnalistiknya.

“Orang itu tidak jelas. Dia punya web publikbicara.id, tetapi di kartu pengenalnya menggunakan publikbicara.com. Parahnya, orang bernama Asep itu memakai seragam Jurnalis Polri. Ketika kami konfirmasi, jawabannya membingungkan,” ungkap Didin, Sabtu (14/11/2026).

Didin mengaku telah berupaya menjalin komunikasi agar persoalan tersebut diselesaikan dan identitas media diluruskan. Namun, upaya itu disebut belum mendapatkan respons sebagaimana diharapkan.

Bagi Didin, ada persoalan yang jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang terlibat dalam keributakeributan. Aparat penegak hukum (APH) diminta tidak hanya terpaku pada kegaduhan yang terlihat di permukaan, tetapi juga menelusuri rangkaian peristiwa yang mendahuluinya.

Sebab, sebuah konflik tidak muncul begitu saja tanpa rangkaian sebab dan akibat. Jika hanya reaksi yang diperiksa, sementara sumber persoalan dibiarkan gelap, maka penyelesaian berpotensi berhenti pada permukaan.

“Logikanya, warga tidak akan bereaksi jika tidak ada pemantik atau alasan. Tidak ada asap jika tidak ada api dan bara. Karena itu, kami meminta aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh, jangan hanya melihat kegaduhannya, tetapi bongkar juga apa yang menjadi sumber dan pemicunya,” tegas Didin.

Ia meminta aparat memeriksa secara objektif siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana awal mula persoalan terjadi, aktivitas apa yang mendahului kegaduhan, serta apakah terdapat dugaan penyalahgunaan identitas media dalam peristiwa tersebut.

Menurutnya, penegakan hukum harus berdiri di atas fakta, bukan sekadar narasi yang paling ramai beredar di ruang publik.

Persoalan ini, lanjutnya, tidak boleh menjadi pembenaran untuk menggeneralisasi profesi wartawan. Insan pers yang bekerja dengan etika, identitas jelas, dan tanggung jawab profesional tidak seharusnya ikut menanggung dampak dari tindakan pihak yang identitas maupun kapasitasnya masih dipersoalkan.

Kini, publik menunggu keberanian aparat untuk mengurai persoalan Malasari secara utuh. Bukan untuk membenarkan salah satu pihak, melainkan memastikan setiap tindakan memiliki konsekuensi dan setiap dugaan diuji berdasarkan bukti.

Sebab, keadilan tidak boleh hanya sibuk menghitung siapa yang terlibat dalam keributan, tetapi juga harus berani menelusuri siapa dan apa yang membuat keributan itu terjadi.

Jangan sampai hukum hanya memadamkan asap, tetapi membiarkan bara yang menjadi sumbernya tetap menyala.***