Menteri Kesehatan Budi Gunadi menggelar Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis dan Rontgen Dada serta Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Pondok Pesantren Yayasan Khairul Ummah Syahroni, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (13/8/2026). Foto: Kemenkes.
Publikbicara.com – Pemerintah mulai mengubah strategi dalam memburu kasus tuberkulosis (TB) di Indonesia. Tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kini aktif mendatangi lingkungan yang dinilai memiliki risiko penularan tinggi, termasuk pondok pesantren dan permukiman padat penduduk.
Langkah tersebut ditandai dengan Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis dan Rontgen Dada serta Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Pesantren dan Pemukiman Padat Penduduk yang digelar di Pondok Pesantren Yayasan Khairul Ummah Syahroni, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (13/8/2026).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, persoalan terbesar dalam penanggulangan TB bukan semata-mata ketersediaan obat. Menurutnya, pengobatan TB sudah efektif, tetapi banyak penderita belum mengetahui dirinya terinfeksi sehingga terlambat mendapatkan penanganan.
“Penyakit ini ribuan tahun sudah ada. Obatnya sudah ada dan manjur. Kalau minum obat pasti sembuh. Masalahnya adalah enggak ketahuan kalau dia sakit TB, karena skrining-nya terlambat atau tidak dilakukan,” ujar Budi dikutip dari laman resmi Kemenkes, Jumat (13/8).
Ia menyebut TB masih menjadi penyakit menular dengan angka kematian tertinggi di Indonesia. Sekitar 120 ribu orang meninggal akibat penyakit tersebut setiap tahunnya.
Karena itu, pemerintah mendorong penemuan kasus secara aktif melalui pemeriksaan rontgen dada. Teknologi yang digunakan pun semakin praktis. Perangkat rontgen berukuran ringkas dan portabel memungkinkan pemeriksaan dilakukan langsung di tengah masyarakat tanpa harus menunggu warga mendatangi rumah sakit.
Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) juga digunakan untuk membantu membaca hasil pemeriksaan dan menemukan indikasi TB secara lebih cepat.
“Sekarang teknologi baru, alatnya kecil bisa digendong, dibawa pakai motor. Dengan demikian, kita bisa melakukan skrining ke masyarakat, tidak harus menunggu mereka datang ke rumah sakit,” kata Budi.
Untuk memperluas jangkauan pemeriksaan, Kemenkes menyiapkan sekitar 10 ribu unit rontgen yang akan didistribusikan secara bertahap ke puskesmas. Peralatan tersebut diharapkan dapat memperkuat skrining TB sekaligus diintegrasikan dengan program CKG.
Pesantren Jadi Sasaran Utama
Lingkungan pesantren menjadi salah satu sasaran prioritas karena tingginya kepadatan hunian. Kondisi kamar yang dihuni banyak orang dinilai dapat meningkatkan risiko penularan apabila terdapat penderita TB yang belum terdeteksi.
Budi mengungkapkan, skrining TB secara umum menemukan kasus sekitar 0,3 persen. Angka itu meningkat tajam ketika pemeriksaan dilakukan di lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi.
Ia mencontohkan skrining yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. Dari pemeriksaan menggunakan rontgen, ditemukan sekitar 3 persen kasus TB atau sekitar 10 kali lipat dibandingkan rata-rata hasil skrining secara umum.
“Jadi saya pikir, ini harus di-skrining di pesantren,” kata Budi.
Kemenkes selanjutnya menggandeng Kementerian Agama untuk memperluas pemeriksaan TB ke pondok pesantren di seluruh Indonesia.
“Kita akan masuk ke seluruh pondok pesantren di Indonesia agar bisa di-skrining TB sehingga semua santrinya sehat,” tegasnya.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Prof. Amien Suyitno menyatakan dukungan terhadap program tersebut.
Menurutnya, terdapat sekitar 42 ribu pesantren dengan jumlah santri lebih dari 7 juta orang. Selain itu, lebih dari 82 ribu madrasah dengan sekitar 10,5 juta siswa juga menjadi bagian dari sasaran penguatan layanan kesehatan.
Amien menilai pesantren dan madrasah merupakan lingkungan strategis untuk memperluas intervensi kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Kementerian Agama terus mendukung Pak Menteri, dan bagi kami bukan saja penerima manfaat. Lebih dari 7 juta santri berada di 42.000 pesantren se-Indonesia,” ujarnya.
Sasar 3.373 Desa dan Kelurahan
Perluasan skrining tidak hanya menyasar pesantren. Pemerintah juga membidik permukiman padat penduduk yang memiliki risiko penularan lebih tinggi.
Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, dr. Andi Saguni, mengatakan program tersebut akan direplikasi secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat risiko, kepadatan penduduk, beban penyakit, serta kesiapan masing-masing daerah.
“Dalam penanggulangan TB, kita tidak dapat hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kita harus aktif mendatangi masyarakat, terutama pada lingkungan dengan risiko penularan yang lebih tinggi seperti pesantren dan pemukiman padat penduduk,” kata Andi.
Untuk kawasan permukiman padat, intervensi direncanakan mencakup 3.373 desa dan kelurahan yang tersebar di 38 kabupaten/kota. Pelaksanaannya ditargetkan tuntas pada akhir 2026.
Pemerintah berharap strategi penemuan kasus secara aktif dapat mempercepat pengobatan sekaligus memutus rantai penularan TB.
Budi juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan stigma kepada penderita TB. Menurutnya, TB bukan penyakit yang harus ditakuti atau disembunyikan karena dapat disembuhkan apabila ditemukan sejak dini dan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas.
“Kalau ketemu TB enggak usah khawatir, enggak usah takut, enggak usah jadi stigma, enggak usah malu. Penyakit ini bisa disembuhkan,” katanya.
Penguatan skrining, pengobatan hingga tuntas, serta kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lintas kementerian menjadi bagian dari strategi Indonesia mengejar target eliminasi tuberkulosis pada 2030.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
