Konferensi Pers pengungkapan kasus lima perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Foto: Humas Polri.
Publikbicara.com – Tawaran pekerjaan bergaji ribuan dolar hingga janji bonus ratusan juta rupiah ternyata menjadi pintu masuk praktik perdagangan orang lintas negara. Bareskrim Polri mengungkap lima perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan pekerja migran ilegal, pengantin pesanan, hingga perekrutan warga negara Indonesia (WNI) sebagai militer bayaran di Rusia.
Dalam pengungkapan tersebut, penyidik mencatat lima laporan polisi dengan total 13 korban dan 13 orang tersangka yang telah ditetapkan.
Pengungkapan kasus itu disampaikan dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nurul Azizah, mengatakan praktik perdagangan orang terus berkembang dengan memanfaatkan media sosial, kemajuan teknologi, serta kerentanan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, jaringan pelaku menggunakan berbagai cara untuk menarik calon korban, mulai dari menjanjikan pekerjaan di luar negeri hingga menawarkan pernikahan dengan warga negara asing.
“Perkara yang kami tangani saat ini mencakup berbagai modus, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, pengantin pesanan, hingga perekrutan WNI sebagai tentara bayaran di luar negeri,” kata Nurul dikutip dari laman Humas Polri, Jumat (13/11).
Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah perekrutan WNI untuk dijadikan militer bayaran di Rusia. Dalam kasus keempat, lima WNI diduga direkrut melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram dengan tawaran pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, serta tenaga medis di perusahaan pertambangan.
Para calon korban dijanjikan gaji sebesar 3.000 dolar AS dan bonus penandatanganan kontrak sebesar 10.000 dolar AS. Namun, pekerjaan yang diterima diduga tidak sesuai dengan penawaran awal karena mereka justru dipekerjakan sebagai militer bayaran.
Penyidik menetapkan seorang tersangka berinisial MI yang diduga bertindak sebagai penanggung jawab perekrutan. Dari setiap orang yang direkrut, tersangka disebut memperoleh keuntungan sebesar 1.000 dolar AS melalui dompet aset kripto.
Modus serupa ditemukan dalam perkara kelima. Kali ini, perekrutan dilakukan melalui media sosial TikTok, Facebook, dan Instagram dengan iming-iming bonus bergabung sebesar 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta, gaji bulanan 3.000 dolar AS, serta biaya keberangkatan gratis.
Dari tujuh WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia. Sementara tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.
Dalam perkara tersebut, dua orang berinisial IG dan HS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Selain perekrutan militer bayaran, Bareskrim juga membongkar praktik pengantin pesanan atau bride trafficking yang melibatkan jaringan lintas negara.
Para korban dijanjikan menikah dengan warga negara China dengan iming-iming mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta serta uang bulanan Rp4 juta sampai Rp5 juta.
Hasil penyidikan mengungkap dugaan keterlibatan jaringan agen di Indonesia, Hong Kong, dan China. Foto-foto perempuan Indonesia diduga dikirimkan kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin.
Nilai transaksi dalam praktik tersebut ditaksir mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta untuk setiap perempuan. Dalam perkara ini, tiga korban berhasil diidentifikasi dan tiga tersangka telah ditetapkan, dengan dugaan peran sebagai pengantin pria, perekrut, serta pihak yang membantu pemalsuan dokumen kependudukan dan perjalanan.
Sementara itu, dua perkara lainnya berkaitan dengan dugaan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke luar negeri.
Kasus pertama melibatkan seorang perempuan berinisial M yang direkrut dengan janji bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi bergaji Rp1,2 juta. Korban diberangkatkan pada Agustus 2024. Namun, pada Februari 2026, keluarga menerima informasi bahwa korban meninggal dunia di Arab Saudi.
Dalam perkara ini, lima orang ditetapkan sebagai tersangka, mulai dari perekrut lapangan, sponsor, hingga pihak perusahaan yang diduga terlibat dalam pengurusan dokumen dan visa. Salah satu perusahaan yang disebut dalam penyidikan adalah PT Alpa Nusantara Perdana.
Adapun perkara berikutnya melibatkan perekrutan tujuh perempuan dari sejumlah daerah di Indonesia. Mereka dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di luar negeri melalui jalur Singapura dan Turki.
Para korban telah difasilitasi pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan, penampungan, hingga tiket perjalanan. Namun, upaya pemberangkatan berhasil digagalkan petugas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2026. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka.
Di sisi pengawasan penempatan pekerja migran, Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI, Brigjen Pol. Guritno Wibowo, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap PT Alpa Nusantara Perdana (ANP) yang diduga terlibat dalam penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi.
Pada 30 September 2025, Kementerian P2MI menjatuhkan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penempatan PMI melalui Keputusan Dirjen Perlindungan Nomor 20 Tahun 2025.
Sanksi tersebut kemudian diakhiri pada 17 November 2025 setelah perusahaan menyelesaikan kewajibannya. Meski demikian, PT ANP tetap berada dalam pengawasan selama 12 bulan.
Namun, pada Februari 2026 kembali muncul pengaduan terkait seorang PMI bernama almarhumah Sudari SM. Hasil pendalaman menemukan dugaan keterlibatan kembali PT ANP dalam memfasilitasi pengurusan visa kerja melalui akun NJAS, sementara nama korban tidak tercantum dalam data yang sebelumnya disampaikan perusahaan kepada kementerian.
Atas pelanggaran yang kembali terjadi dalam masa pengawasan, Kementerian P2MI akhirnya mencabut Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) milik PT ANP melalui Keputusan Menteri Perlindungan Migran Nomor 1876 Tahun 2026 tertanggal 10 September 2026.
“Dengan pencabutan tersebut, PT ANP tidak lagi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan usaha penempatan pekerja migran Indonesia,” jelas Guritno.
Kasubdit III Ditipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang, mengatakan para tersangka dalam lima perkara tersebut dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Yolanda mengingatkan bahwa tawaran menjadi tentara asing dengan gaji dan bonus besar dapat menjadi modus perdagangan orang apabila perekrutan dilakukan melalui tipu muslihat, memanfaatkan kondisi ekonomi calon korban, serta berujung pada eksploitasi.
Bareskrim menegaskan penanganan perkara tidak berhenti pada penetapan tersangka. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, termasuk pihak perekrut, penyandang dana, pengatur perjalanan, penerima keuntungan, hingga aliran uang dari aktivitas tersebut.
“Polri akan terus melakukan pendalaman untuk mengungkap siapa perekrutnya, siapa yang membiayai, siapa yang mengatur perjalanan, siapa yang menerima keuntungan, bagaimana aliran dananya, serta siapa saja yang berada di balik jaringan tersebut,” tegas Nurul.
Polri juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, khususnya yang menawarkan gaji dan bonus fantastis melalui media sosial tanpa kejelasan perusahaan maupun prosedur penempatan.
Calon pekerja migran diminta memastikan perusahaan penempatan terdaftar, memiliki kontrak kerja, perlindungan asuransi, serta visa yang sesuai dengan jenis pekerjaan.
Selain penindakan, Ditipid PPA-PPO Bareskrim Polri mengintensifkan pencegahan melalui program Rise and Speak, edukasi masyarakat, kampanye antiperdagangan orang, serta penguatan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra internasional.
Polri meminta masyarakat tidak mudah tergiur janji pekerjaan yang tidak jelas legalitasnya dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi perekrutan ilegal maupun eksploitasi manusia.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
