Publikbicara.com – Pemekaran Kabupaten Bogor Barat dari induk Kabupaten Bogor kembali menjadi perbincangan hangat.
Usulan pemekaran Kabupaten Bogor Barat sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1997. Saat itu, Kabupaten Bogor diusulkan untuk dibagi menjadi enam Daerah Otonom Baru (DOB).
Konon, pada tahun 1997, Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang membagi Kabupaten Bogor menjadi enam wilayah, termasuk kota dan kabupaten baru.
Dari usulan tersebut, Kota Bogor, Kabupaten Bogor dengan ibu kota di Cibinong, dan Kota Depok telah terealisasi.
Ada tiga wilayah lain yang juga diusulkan, yakni Kabupaten Jasinga di barat Kabupaten Bogor, Kabupaten Jonggol di timur, dan Kota Ciawi di selatan.
Sejarawan Jasinga, Tb Atmawijaya, mengungkapkan bahwa isu pemekaran ini sudah ada sejak tahun 1997, di mana saat itu diusulkan pembentukan Kabupaten Jasinga di wilayah barat Kabupaten Bogor.
“Saya pernah membaca SK dari Gubernur Jawa Barat tersebut, namun SK itu sekarang entah di mana karena sudah lama,” ungkap Kang Endoh, sapaan akrab Tb Atmawijaya.
Sementara itu, tokoh Bogor Barat, Asep Wahyuwijaya, yang juga seorang politisi yang dulu di Partai Demokrat dan kini di Partai Nasdem menolak untuk melihat history sejarah kebelakang.
Pasalnya, politisi yang akrab disapa AW ini menjelaskan bahwa pemekaran adalah agenda paripurna yang melibatkan DPRD, Gubernur, Pemerintah, dan Bupati.
“Tidak ada SK Gubernur terkait usulan Kabupaten Jasinga. Dulu, proses pemekaran memang berbeda karena undang-undangnya sudah berubah,” ungkap mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
Lebih lanjut, Asep Wahyuwijaya, menambahkan bahwa peraturan undang-undang terkait pemekaran daerah sudah berubah, dari UU No. 32 menjadi UU No. 23.
“Oleh karena itu, paripurna dilakukan dua kali, pada masa Gubernur Ahmad Heriyawan dan Gubernur Ridwan Kamil,” pungkasnya.
Kembali ke sisi lain, Kang Endoh menegaskan bahwa Jasinga memiliki nilai historis yang kaya, mulai dari nama kampung, desa, kecamatan, kewedanaan, hingga usulan nama Kabupaten Jasinga.
Usulan ini dulu disambut baik oleh para alim ulama, kasepuhan, tokoh masyarakat, dan pemuda Jasinga.
“Untuk ibu kota, bisa saja di Cigudeg karena saat itu Cigudeg termasuk kewedanaan Jasinga. Asal nama Kabupaten Jasinga tidak dihapus, itu permintaan kasepuhan Jasinga saat itu,” jelasnya.
Kewedanaan Jasinga mencakup beberapa kecamatan, seperti Jasinga, Cigudeg, Tenjo, Parungpanjang, Nanggung, dan Sukajaya, serta berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten.
Menurut Kang Endoh, nama Kabupaten Jasinga diusulkan karena historinya.
“Jasinga pernah menjadi pusat pemerintahan, bahkan dalam sejarah Kabupaten Bogor, Jasinga pernah menjadi ibu kota Kabupaten Bogor,” terangnya kepada Metropolitan.id.
Saat Revolusi Kemerdekaan, Bupati Bogor pertama, Ipik Gandamana, diungsikan ke Malasari Kecamatan Nanggung akibat kedatangan penjajah.
Namun, kantor administrasi pemerintahan Kabupaten Bogor saat itu tetap berada di Jasinga sebelum dipindahkan ke Malasari.
Kang Endoh menjelaskan bahwa Jasinga dipilih menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bogor karena letaknya yang strategis antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak. Saat itu, kasepuhan Jasinga sangat mendukung usulan pembentukan Kabupaten Jasinga.
Namun, nama Jasinga kemudian berubah menjadi Kabupaten Bogor Barat, sebuah nama kecamatan di Kota Bogor. “Mengapa tidak menggunakan nama yang kaya akan nilai sejarah seperti Jasinga?” tanya Kang Endoh.
Seiring waktu, dukungan kasepuhan Jasinga terhadap pemekaran ini semakin berkurang. Abah Somad, salah satu kasepuhan, menyarankan untuk tidak lagi terlibat karena nama Jasinga sudah diganti.
“Saya pribadi lebih mendukung nama Kabupaten Jasinga daripada Kabupaten Bogor Barat. Tapi saya tetap mendukung pemekaran ini segera direalisasikan,” tegas Kang Endoh.***
