Publikbicara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Provinsi Banten dan Jawa Barat.
Kehadiran Ade Ruhandi dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembagian tugas bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam menjalankan agenda pemerintahan daerah.
Rapat koordinasi itu melibatkan sejumlah unsur penting, mulai dari jajaran pemerintah pusat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah provinsi, hingga para kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Barat dan Banten.
Dalam kesempatan tersebut, Ade Ruhandi menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan, tetapi harus dibangun melalui komitmen dan integritas seluruh unsur penyelenggara pemerintahan.
Menurutnya, setiap kebijakan dan program pembangunan harus dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Kami di Kabupaten Bogor terus berupaya memperkuat integritas dan memastikan setiap program pembangunan berjalan secara transparan, bertanggung jawab, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Ade Ruhandi.
Ia juga menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem pemerintahan yang baik.
Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan.
Melalui penguatan tata kelola dan pencegahan korupsi, Pemkab Bogor berharap penyelenggaraan pemerintahan semakin profesional, terbuka, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
