Publikbicara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Di Kecamatan Klapanunggal. Bantuan tersebut bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Program tersebut disosialisasikan Pemerintah Kecamatan Klapanunggal kepada tujuh desa penerima bantuan, menyusul arahan Bupati Bogor. Pelaksanaan program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI dijadwalkan mulai November 2026.
Camat Klapanunggal, Galuh Sri Wahyuni, mengatakan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah desa terkait mekanisme dan tahapan pelaksanaan bantuan, termasuk persiapan administrasi sebelum program direalisasikan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) beserta jajaran staf, Koordinator Kabupaten (Korkab) Bedah Rumah, Tim Pendamping Masyarakat (TPM), serta perwakilan tujuh desa penerima bantuan.
Ketujuh desa tersebut yakni Cikahuripan, Ligarmukti, Klapanunggal, Kembangkuning, Nambo, Bantarjati, dan Leuwikaret.
Dari total 20 unit bantuan bedah rumah yang dialokasikan pemerintah pusat, sebanyak 12 unit berasal dari Kementerian PKP, sedangkan delapan unit lainnya bersumber dari Kementerian Kesehatan.
“Untuk saat ini, proses program telah memasuki tahap persiapan penerbitan surat keputusan (SK), sebelum pelaksanaan yang direncanakan pada November 2026,” jelas Galuh.
Selain bantuan dari pemerintah pusat, Kecamatan Klapanunggal juga memperoleh alokasi perbaikan 20 unit RTLH melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bogor.
Bantuan pemerintah daerah tersebut didistribusikan ke empat desa, yakni Klapanunggal, Kembangkuning, Bantarjati, dan Leuwikaret. Masing-masing desa mendapatkan alokasi lima unit rumah.
Dengan demikian, total terdapat 40 unit rumah tidak layak huni di Kecamatan Klapanunggal yang masuk dalam alokasi program perbaikan melalui dua sumber pendanaan berbeda.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
