Publikbicara.com – Pemerintah Kabupaten Bogor mulai mematangkan rencana pengembangan Kabogorbus sebagai sistem transportasi publik berbasis bus listrik yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Hasil uji coba layanan selama tiga bulan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan anggaran untuk pengembangan pada 2027.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama PT TUV Rheinland Indonesia, PT Widya Adi Tunggal Transportasi, jajaran BUMD, serta perangkat daerah terkait, Senin (20/7).
Rapat menyoroti hasil uji coba operasional Kabogorbus, evaluasi pembiayaan, kesiapan infrastruktur pendukung, hingga langkah lanjutan agar layanan dapat berkembang secara berkelanjutan.
Rudy menegaskan evaluasi harus segera dilakukan secara menyeluruh oleh manajemen dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sebelum pembahasan KUA-PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2027.
“Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung pengembangan transportasi yang ramah lingkungan. Namun efisiensi pembiayaan, kepuasan masyarakat, waktu layanan, dan keberlanjutan operasional harus menjadi perhatian utama,” kata Rudy.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Bogor juga menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang, di antaranya lokasi parkir armada di Stadion Pakansari serta opsi pemanfaatan fasilitas kelistrikan milik pemerintah untuk pengisian daya bus listrik.
Ketua Tim Uji Coba PT Widya Adi Tunggal Transportasi, Werry Yulianto, mengungkapkan uji coba Kabogorbus yang berlangsung pada April hingga Juni 2026 menggunakan empat unit bus listrik dan satu Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Selama masa uji coba, layanan tersebut berhasil mengangkut hampir 28 ribu penumpang dengan load factor rata-rata mencapai 79 persen, yang menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap transportasi umum berbasis energi bersih.
Koridor Terminal Bojonggede – AEON Mall Sentul dipilih karena menghubungkan kawasan permukiman, industri, Stasiun KRL, hingga pusat kegiatan ekonomi.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih harus diatasi, mulai dari keterbatasan jumlah armada, kemacetan di wilayah Bojonggede dan Sentul, rendahnya penggunaan sistem pembayaran non-tunai, hingga keterbatasan fasilitas SPKLU.
Pemkab Bogor juga meminta evaluasi lebih rinci mengenai pola naik-turun penumpang serta integrasi Kabogorbus dengan trayek angkutan kota yang telah beroperasi. Langkah tersebut dinilai penting agar pengembangan transportasi publik berjalan saling melengkapi tanpa mengganggu layanan yang sudah ada.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
