Kementerian Kesehatan bersama mitra lintas sektor meluncurkan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (17/9). Foto: Kemenkes.
Publikbicara.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat strategi menghadapi penyebaran hoaks kesehatan yang dinilai turut memengaruhi cakupan imunisasi anak. Salah satu langkahnya dilakukan melalui peluncuran Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan di Kantor Kemenkes, Jakarta, Kamis (17/9).
Playbook tersebut disusun sebagai mekanisme kerja bersama yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pokja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat (RCCE), organisasi profesi, masyarakat sipil, platform digital, pakar, akademisi hingga praktisi.
Kemenkes mencatat cakupan imunisasi nasional dalam tiga tahun terakhir terus menurun. Pada 2023 cakupannya mencapai 95 persen, kemudian turun menjadi 87 persen pada 2024 dan kembali turun menjadi 80 persen pada 2025.
Padahal, untuk membentuk kekebalan masyarakat secara merata, cakupan imunisasi diperlukan pada kisaran 90–95 persen secara universal hingga tingkat kabupaten/kota.
Penurunan cakupan imunisasi tersebut terjadi di tengah munculnya kembali wabah penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Sepanjang 2025–2026, Kemenkes mencatat kejadian luar biasa atau wabah campak di sejumlah daerah dengan 72 anak meninggal dunia.
Sementara itu, kasus polio yang menyebabkan lumpuh layu akut pada anak juga kembali ditemukan pada periode 2023–2024 di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kemenkes menjelaskan, wabah atau kejadian luar biasa dapat terjadi ketika kekebalan masyarakat tidak mencukupi. Kondisi tersebut membuat virus lebih mudah menyebar dan berpotensi menyebabkan kesakitan, disabilitas hingga kematian.
Ancaman informasi keliru juga tidak hanya berkaitan dengan imunisasi. Hoaks mengenai tuberkulosis, air susu ibu, vitamin serta suplemen untuk meningkatkan imunitas turut beredar di tengah masyarakat.
Komdigi mencatat terdapat 2.622 hoaks kesehatan yang beredar di berbagai platform digital sepanjang Agustus 2018 hingga September 2026. Isu imunisasi menjadi salah satu topik yang paling banyak ditemukan dalam penyebaran hoaks kesehatan tersebut.
Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengatakan, kondisi tersebut membutuhkan perubahan pola penanganan. Menurutnya, pendekatan konvensional tidak lagi cukup untuk menghadapi penyebaran hoaks yang berlangsung cepat melalui ruang digital.
“Kementerian Kesehatan terus memperkuat sistem penanganan hoaks mulai dari penataan regulasi dan tata kelola, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kanal penanganan hoaks terintegrasi hingga penyusunan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan yang menjadi mekanisme kerja bersama,” kata Dante dikutip dari laman resmi Kemenkes, Sabtu (19/9).
Ia menjelaskan, playbook tersebut diarahkan untuk mengubah pola penanganan hoaks yang sebelumnya bersifat ad hoc menjadi sistem yang lebih terstruktur dan terorganisasi.
Menurut Dante, sistem tersebut membutuhkan mekanisme pemantauan yang kuat, dukungan pakar untuk melakukan verifikasi secara cepat, keterlibatan unit teknis, kemampuan produksi komunikasi serta jejaring untuk memperluas penyebaran informasi yang telah terverifikasi.
“Dibutuhkan sistem monitoring yang kuat, pakar yang dapat melakukan verifikasi cepat, keterlibatan unit teknis, kapasitas produksi komunikasi, serta jejaring amplifikasi informasi yang luas, agar ke depan sumber daya pencegahan dan respons dapat diaktivasi dengan cepat ketika isu muncul,” ujarnya.
Ketua Pokja RCCE Rizky Ika Syafitri mengatakan, lokakarya dan peluncuran playbook tersebut juga diarahkan untuk membangun ekosistem kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil dan platform digital.
Menurut Rizky, mekanisme yang dibangun tidak hanya membahas strategi komunikasi kesehatan, tetapi juga mensimulasikan tahapan penanganan hoaks, mulai dari deteksi, moderasi, verifikasi hingga respons.
“Output hari ini adalah kita saling kenal, tahu peran masing-masing dan berapa waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya. Dalam hal penanganan hoaks, speed dan timing sama pentingnya dengan akurasi informasi,” kata Rizky.
Ia menambahkan, tingginya penetrasi internet di Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan survei APJII 2026, penetrasi internet nasional telah mencapai 81,72 persen. Namun, kondisi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan literasi digital dan literasi kesehatan masyarakat.
Perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Aqueelah Johnson, mengatakan penyebaran hoaks merupakan persoalan global yang dihadapi banyak negara. Dalam konteks kesehatan, informasi palsu tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
Pemerintah Amerika Serikat melalui proyek Global Health Security yang dikelola Department of State menyambut kolaborasi penanganan hoaks kesehatan di Indonesia.
“Peluncuran Playbook hari ini membekali jejaring komunikator kesehatan Indonesia dengan sumber yang andal dan terpercaya. Amerika Serikat senang dapat bekerja sama dengan Indonesia dalam isu penting ini,” kata Aqueelah.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berharap respons terhadap hoaks kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, terkoordinasi dan berbasis informasi yang telah diverifikasi, sekaligus memperkuat penyampaian pesan kesehatan kepada masyarakat.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
