Publikbicara.com – Pemerintah mengubah strategi pembangunan konektivitas nasional dengan tidak lagi mengandalkan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) sebagai solusi utama pemerataan akses internet. Pendekatan baru tersebut mengombinasikan berbagai teknologi, seperti fiber optik, satelit, hingga jaringan telekomunikasi lainnya yang disesuaikan dengan kondisi setiap daerah.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, mengatakan pemilihan teknologi akan didasarkan pada karakteristik wilayah, mulai dari kondisi geografis, jumlah penduduk, hingga kebutuhan masyarakat. Langkah itu diharapkan mampu mempercepat akses internet di daerah yang selama ini sulit dijangkau.
“Kita coba petakan mana yang prioritas. Yang mungkin tidak bisa ditembus dengan BTS, mungkin lewat satelit atau moda jaringan telekomunikasi yang lain,” kata Nezar saat menerima audiensi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda sehingga pembangunan infrastruktur digital tidak dapat disamakan. Karena itu, pemerintah akan menentukan teknologi yang paling efektif agar layanan internet dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Nezar mengungkapkan, Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi dengan tingkat konektivitas yang tinggi. Dari 841 desa di provinsi tersebut, sebanyak 803 desa telah terlayani akses internet atau mencapai sekitar 95,5 persen.
Meski demikian, pemerintah masih mencatat terdapat 269 titik blankspot yang membutuhkan penanganan. Penyelesaiannya akan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BAKTI, dan operator telekomunikasi.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang dalam memperluas akses digital. Sinergi antarpemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat pembangunan jaringan di wilayah blankspot maupun daerah dengan kualitas sinyal yang masih lemah.
“Dengan sinergi yang kita lakukan, kita bisa saling menguatkan dan mewujudkan beberapa titik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, mengatakan pemerintah provinsi telah menerapkan pendekatan serupa dengan memadukan berbagai teknologi, seperti fiber optik, VSAT, dan satelit, sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah.
Menurut Ririn, model tersebut membuat penyediaan layanan internet menjadi lebih efektif, terutama untuk desa-desa yang memiliki tantangan geografis.
Ia juga berharap dukungan pemerintah pusat terus diperkuat melalui sinkronisasi data, penguatan kebijakan, serta kolaborasi lintas sektor agar target pemerataan konektivitas nasional dapat tercapai lebih cepat.
“Kuncinya sekarang dalam kondisi tersebut kita kolaborasi. Jadi kami mohon dukungan penuh. Komitmen kami juga membersamai program-program, salah satunya internet,” tutupnya.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
