Publikbicara.com– Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan bahwa program penulisan ulang sejarah nasional tidak perlu dikhawatirkan masyarakat.
Ia menekankan, proses ini sepenuhnya ditangani oleh para sejarawan profesional, bukan oleh aktivis ataupun politisi.
“Yang menulis ini adalah para sejarawan. Bukan aktivis, bukan politikus. Mereka adalah ahli di bidangnya doktor, profesor jadi kita tidak perlu khawatir soal kredibilitasnya,” ujar Fadli saat ditemui usai Salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/6).
Fadli menjelaskan bahwa penulisan ulang sejarah merupakan bagian dari pembaruan narasi sejarah nasional yang sudah terlalu lama tidak dilakukan.
Ia mengungkapkan, program ini sebenarnya sudah dimulai sejak Januari 2025, tak lama setelah ia menjabat sebagai Menteri Kebudayaan.
“Penulisan sejarah yang dilakukan secara resmi terakhir kali itu di era Presiden Habibie. Bayangkan, Pemilu terakhir yang ditulis dalam sejarah resmi itu Pemilu 1997. Sudah lebih dari dua dekade tidak ada pembaruan sejarah nasional,” jelasnya.
Ketidakterbaharuan ini, lanjut Fadli, menyebabkan banyak temuan dan informasi penting tidak tercatat dalam narasi sejarah nasional.
Salah satu contohnya adalah penemuan arkeologis lukisan purba tertua di dunia yang ditemukan di Indonesia.
“Lukisan itu berusia 51.200 tahun, dan bisa jadi hingga 61.000 tahun. Itu mengalahkan yang di Prancis yang selama ini dianggap tertua, yang umurnya 35.000 tahun,” katanya.
Tak hanya itu, penemuan tentang sejarah awal masuknya Islam ke Nusantara juga menjadi alasan penting perlunya pembaruan.
Temuan terbaru menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia jauh lebih awal dari yang selama ini diajarkan di buku pelajaran.
“Kalau selama ini kita percaya Islam masuk abad ke-13, ternyata ada bukti dari abad ke-7 Masehi, atau abad pertama Hijriah. Itu selisih 600 tahun, dan sangat signifikan untuk pemahaman sejarah kita,” tegas Fadli.
Penulisan ulang sejarah ini, menurutnya, akan menjadi langkah penting untuk menghadirkan narasi sejarah yang lebih akurat, inklusif, dan berbasis temuan ilmiah terbaru.
Fadli juga memastikan bahwa proses ini dilakukan secara akademis dan transparan.
“Ini bukan proyek politis, ini tanggung jawab intelektual dan budaya bangsa. Sejarah bukan milik penguasa, tapi milik generasi mendatang,” pungkasnya.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
