Publikbicara.com – Bantuan dana untuk Uji Kompetensi Wartawan yang seharusnya menjadi penyemangat profesi, kini terjerat dalam kontroversi dugaan penggelapan oleh pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Sasongko Tedjo, Ketua Dewan Kehormatan PWI, menegaskan pentingnya transparansi dalam penyaluran dana tersebut, mengingat bantuan senilai Rp 6 miliar tersebut diperoleh melalui perintah langsung dari Presiden.
Namun, bayangan korupsi melayang ketika sebagian dana, sekitar Rp 2,9 miliar, diduga melenceng dari tujuan semula.
Dewan Kehormatan PWI telah memulai penyelidikan internal dan menegaskan bahwa pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan organisasi.
Tidak hanya PWI yang terperangkap dalam sorotan, tetapi juga reputasi wartawan dan institusi PWI yang terancam oleh tindakan dugaan korupsi ini.
Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) bersikeras untuk mengambil langkah hukum terhadap kasus ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kehormatan profesi wartawan.
Meskipun Ketua Umum PWI, Hendry Ch Bangun, enggan memberikan komentar lebih lanjut, namun PWI memastikan bahwa proses internal sedang berjalan.
Dalam situasi ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga integritas organisasi wartawan yang menjadi tulang punggung demokrasi.
