BOGOR-PT. Lambok Ulina sedang jadi buah bibir di Kabupaten Bogor, pasalnya perusahaan ini dinyatakan sebagai pemenang lelang proyek jalan Kandang Roda-Pakansari dengan total nilai 94,7 Milyar sedang dalam polemik setelah mantan dirut utamanya ditahan dalam proyek pembangunan auditorium UIN Jambi karena dinilai merugikan negara sekitar 12 M.
Komisi I DPRD Kabupaten Bogor yang merupakan leading sector ULPBJ Kab Bogor yang menentukan siapa yang jadi pemenang lelang melalui ketua komisinya, Usep Supratman menerangkan bahwa dirinya sudah berkomunikasi terkait hal ini dengan PPK DPUPR serta kepala ULPBJ (17/3).
“Saya sudah hubungi PPK DPUPR dan juga kepala ULPBJ untuk meminta penjelasan terkait hal ini, ternyata ketika mendaftar ke LKPP Kabupaten Bogor perusahaan ini tidak dalam posisi daftar hitam karena sejak 2019 perusahaan sudah melakukan RUPS dengan melampirkan Akta Perubahan Pendirian Perusahaan dengan direktur utama yang baru”. Ungkap pria yang juga berprofesi sebagai lawyer ini.
Dirinya mengucapkan terima kasih kepada media telah membantu mengingatkan akan tetapi ketika ULP sudah melakukan proses lelang sesuai aturan dan meneliti perusahaan tersebut tinggal kita awasi bersama pelaksanaannya.
“Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah mengingatkan kami, tapi setelah mendengar penjelasan dari PPK dan ULPBJ memang perusahaan tersebut berkompeten karena telah berpengalaman mengerjakan proyek besar, bahkan ketika mengerjakan proyek di DKI Jakarta pun mereka sudah menang walaupun direkturnya bermasalah, kan biasa lah oknum direktur tersebut yang bermain bukan salah perusahaannya, ayo awasi saja pelaksanaannya nanti jadi domain Komisi III dalam pengawasan pelaksanannya”. Sambung Usep.
Ketua Komisi III, Sastra Winara (17/3) menyatakan dengan tegas bahwa kita sudah mengingatkan hal ini dari jauh-jauh hari dan pihaknya akan mengawasi dengan ketat pelaksanaan proyek ini.
“Ya kita sudah ingatkan dari jauh-jauh hari jangan sampai ada masalah ke depannya mengingat rekam jejak pemenang, akan tetapi jika ULPBJ sudah mempertimbangkan matang-matang penunjukkan ini sesuai aturan maka tugas Komisi III di sisi pengawasan pelaksanaannya, kami akan ambil tindakan tegas jika terjadi permasalahan kedepan, karena nilai proyek ini sangat besar”. Ungkapnya.
Sementara itu Kepala ULPBJ Kabupaten Bogor ketika dihubungi belum memberikan jawaban hingga berita ini di turunkan.
(Tim)
