JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh pemerintah kota (pemkot) perbanyak program padat karya di daerah masing-masing. Hal ini akan membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi covid-19.
Jokowi menyatakan masyarakat bisa kembali mendapatkan penghasilan melalui program padat karya. Beberapa hal yang bisa masuk dalam program padat karya, misalnya perbaikan puskesmas, posyandu, jalan kampung, dan sekolah.
“Banyak yang bisa dilakukan pemkot, perbaikan jalan dilakukan padat karya, saluran air di pembersihan kota lakukan padat karya, perbaikan puskesmas, posyandu lakukan padat karya. Banyak sekali, sehingga tercipta lapangan kerja baru,” ucap Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Munas VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Kamis (11/2).
Jokowi mengatakan program itu perlu diperbanyak karena semakin besar proyek yang dilakukan secara padat karya, maka akan banyak pula lapangan kerja yang tercipta untuk masyarakat. Dengan demikian, potensi masyarakat yang bekerja juga semakin banyak.
“Membuka lapangan pekerjaan, digaji. Konsumsi masyarakat meningkat. Jadi ada permintaan dalam kegiatan ekonomi,” tutur Jokowi.
Kepala negara menyatakan konsumsi masyarakat masih menjadi kontributor terbesar penggerak ekonomi di dalam negeri. Bila konsumsi meningkat, maka pemulihan ekonomi bisa lebih cepat dilakukan.
“Pemerintah pusat pun melakukan hal yang sama, kami lakukan padat karya di semua kementerian. Harus gotong royong agar yang kehilangan pekerjaan bisa dapat penghasilan,” terang Jokowi.
Selain padat karya, Jokowi memerintah pemkot untuk terus memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini lagi-lagi untuk mendongkrak daya beli masyarakat.
“Ini terutama untuk ke masyarakat lapisan ke bawah dan kelompok bawah yang tidak dapat penghasilan dari padat karya harus dapat bantuan sosial,” tegas Jokowi.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi RI 2020 minus 2,07 persen. Realisasi Produk Domestik Bruto (PDB) ini anjlok dibandingkan 2019 lalu yang tumbuh 5,02 persen, sekaligus merupakan yang terburuk sejak krisis 1998 yang tumbuh minus 13,16 persen.
Salah satu penyebab ekonomi terkontraksi lantaran konsumsi masyarakat minus 2,63 persen sepanjang tahun lalu. Selain itu, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) terkontraksi 4,29 persen, investasi terkontraksi 4,95 persen, ekspor terkontraksi 7,7 persen, dan impor terkontraksi 14,71 persen.
Sementara, konsumsi pemerintah berhasil naik 1,94 persen. Meski begitu, angkanya tetap saja melambat dari 2019 yang tumbuh 3,26 persen.
Sumber :Cnn Indonesia
