BOGOR – Hampir satu tahun Pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Kabupaten Bogor, sebagai daerah dengan wilayah terluas dan penduduk terbanyak di Jawa Barat pun tidak juga menemukan formulasi yang tepat untuk menghadapinya.
Penelurusan Merdeka.com, seorang perempuan 60 tahun asal Desa Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor sama sekali tidak merasakan adanya sentuhan Satgas Covid-19 di tingkat kecamatan hingga desa.
Pasca-swab PCR dari perempuan yang enggan disebutkan namanya itu, Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor langsung melakukan tracing terhadap keluarga, dengan menyediakan fasilitas swab PCR untuk menantu, anak, hingga cucu.
Namun, setelah itu dia harus berjuang sendirian. Alih-alih ditangani dengan serius, petugas kesehatan pun tidak pernah terlihat datang untuk memeriksa kondisi kesehatan perempuan yang sudah sepuh itu.
“Sudah satu minggu lebih nggak ada penanganan sama sekali. Nggak ada petugas yang datang. Dari awal (positif) nyari dokter sendiri buat cek kondisi kesehatan. Nyari obat, vitamin juga sendiri,” kata anak menantu perempuan tersebut, Nur Arifin, Selasa (19/1).
Mudah dan murah jika bagi orang berada untuk berobat. Namun, kata Arifin, keluarga mereka tidaknya kaya-kaya amat. Arifin juga mengaku kaget, dia pernah menebus harga obat yang mencapai Rp1 juta lebih.
Karena tidak ada penanganan dari petugas medis, Arifin bersama istrinya pun mau tidak mau merawat sang ibu, meskipun mereka sebelumnya dinyatakan negatif dari hasil tes swab PCR yang disediakan Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor.
“Saya sudah sampaikan ke satgas kalau kondisi ibu saya sempat drop. Tapi karena katanya rumah sakit penuh, jadi disarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Kami juga disarankan menunggu satgas tingkat desa melakukan penangan. Tapi sampai hari ini tidak pernah ada,” kata Arifin.
Arifin berasumsi, dengan telah masuknya data-data keluarga mereka ke Satgas Covid-19, maka bisa diteruskan ke tingkat kecamatan dan tingkat desa untuk ditindaklanjuti. “Namun, kami tetap harus mengabari satu per satu aparatur wilayah yang beberapa di antaranya mempersoalkan kemana kami harus melapor terlebih dulu dan kenapa baru melapor. Pertanyaannya sama, data pasien positif dan keluarga serumah yang kontak erat,” ujarnya.
“Saya pikir, ketika sudah melapor di tingkat atas sampai tingkat paling bawah sejak awal, semua akan selesai dengan koordinasi antar satuan. Ternyata tidak, semua harus dikabari satu per satu, sambil kami juga menyiapkan isolasi mandiri dan merawat ibu yang kondisinya menurun. Ini bisa jadi gambaran jika suatu waktu nanti ada keluarga yang positif. Lapor ke semuanya agar tak jadi masalah. Kami akhirnya tetap melapor satu per satu lewat aplikasi pesan karena tak mungkin mendatangi mereka langsung di tengah status ODP. Mungkin dengan laporan itu petugas akan bisa turun menindaklanjuti,” lanjutnya.
Bupati Bogor, Ade Yasin pun menggelar rapat evaluasi penanganan Covid-19 sekaligus sosialisasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Senin (5/10/2020). Ada sejumlah masalah yang menjadi sorotan dalam rapat yang digelar di Gedung Serbaguna 1, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor tersebut.
Salah satu masalah yang disampaikan Bupati adalah soal masih lemahnya kinerja Gugus Tugas di wilayah. Ia menilai kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 di wilayah masih belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya permasalahan Covid-19 yang tak selesai di tataran wilayah.
“Kinerja GTPP Covid-19 tingkat desa dan kecamatan belum maksimal dalam menangani masalah Covid-19. Karena banyaknya masalah di wilayah yang langsung naik ke GTPP Covid-19 Kabupaten Bogor. Tentu ini perlu dimaksimalkan lagi,” ujar Ade Yasin.
Masalah ini kemudian dipertegas lewat 13 instruksi yang dikeluarkan Bupati. Salah satu instruksinya meminta gugus tugas tingkat desa dan kecamatan agar lebih maksimal dalam menangani Covid-19.
Sumber:Merdeka.com
