Freddy:Wacana Penyekatan Jalanan Kota Bogor Akan Membuat Kondisi Makin Parah

Berita Populer

- Advertisement -

Bogor-Perge­rakan masyarakat kini sema­kin dipersempit pemerintah melalui kebijakan darurat sipil. Di mana masyarakat diminta mengkarantina diri sendiri secara mandiri sebagai bentuk penerapan physical distancing yang lebih disiplin. Kebijakan ini pun berdampak pada keberadaan angkot di Kota Bogor. Julukan kota se­juta angkot yang disandang Kota Bogor nampaknya sudah tak berlaku lagi.

Berdasarkan data terakhir yang dimiliki Organisasi Ang­kutan Darat (Organda) Kota Bogor, kini hanya ada sekitar 1.700-an angkot yang masih mengaspal di jalanan Kota Bogor. ”Jumlah angkot kota yang beroperasi saat ini cuma 50 persen akibat sekolah libur, pegawai kerja di rumah dan mal tutup. Sedangkan setoran sopir ke pemilik angkot se­dapatnya,” jelas Wakil Ketua DPC Organda Kota Bogor, Freddy Djuhardi, kepada Metropolitan, Selasa (31/3).

Masih menurut Freddy, kondisi ini akan semakin parah dengan adanya wa­cana penyekatan jalanan yang disiapkan Dishub Kota Bogor yang merupakan bagian dari rencana lokal lockdown Kota Bogor.

Baca Juga :  Polisi Selidiki Kasus Beras Bansos Yang Dikubur di Depok, Bulog Diperiksa Penyidik Hari Ini
- Advertisement -

Tetapi, pengurangan jumlah angkot yang beroperasi yang paling parah, sam­bung Freddy, ter­jadi di trayek 06, 07, 08, 09, 11, 16, 19, 20, 22 dan 23 AK. Rata-rata angkot yang beroperasi hanya seki­tar 40 sampai 50 angkot atau rata-rata 30 persen yang be­roperasi di trayek tersebut. ”Jika keadaan terus begini, bisa-bisa angkot tidak lagi beroperasi,” ujarnya.

Bahkan, Freddy mempre­diksi kerugian yang dialami angkot Kota Bogor sebesar Rp540 juta setiap harinya. Di mana satu angkot menga­lami kerugian sebesar Rp201 ribu dari total 18 rit yang harus disetorkan. ”Iya ka­rena sekolah libur, pendapa­tan berkurang sekitar 40 persen dihitung dari rata-rata pengguna angkot dari penumpang dari golongan anak sekolah yang libur,” je­lasnya.

Hal ini mendapatkan per­hatian penuh dari anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Saeful Bakhri. Menurutnya, pemkot harus memperhati­kan ini, karena angka masy­arakat yang tidak berpeng­hasilan bertambah. Sedang­kan mereka (masyarakat) harus tetap membeli komo­ditas untuk tetap hidup.

Baca Juga :  Sambut HUT RI, Bibinsa Desa Pabuaran Melatih Tim Linmas untuk Lomba PBB
- Advertisement -

Pria yang akrab disapa ASB ini pun menyinggung soal bantuan yang akan diberikan Pemkot Bogor. Menurutnya, pemkot seharusnya membe­rikan bantuan kepada me­reka (masyarakat, red) yang tadinya memiliki pendapatan, tapi karena corona jadi peng­angguran atau disebut seba­gai masyarakat berpengha­silan informal.

”Jadi, bantuan harus diba­gi-bagi. Misalkan pemerintah pusat dan provinsi membe­rikan bantuan bagi PKH dan sembako. Nah, pemerintah pusat menyentuh yang ber­penghasilan informal,” ujar­nya.

Jika angkot di Kota Bogor hilang, sambung ASB, maka akan berdampak juga pada ketersediaan pasokan bahan makanan di pasar-pasar. Se­bab sejauh ini, para pedagang pasar sangat bergantung ke­pada angkot untuk mengang­kut dagangannya.

- Advertisement -

Begitu pun dengan pedagang kelas II yang harus membeli ke pasar untuk dijual kem­bali. ”Kami sebisa mungkin akan membahas ini di DPRD terlebih dulu. Jadi, selain me­mastikan bantuan tepat sasa­ran, kita juga harus menjaga ekosistem ini tetap berjalan,” pungkasnya

Sumber:Metropolitan

- Advertisement -

Tinggalkan Balasan

Bogor
scattered clouds
22 ° C
26.1 °
21.6 °
94 %
1.6kmh
27 %
Ming
23 °
Sen
31 °
Sel
32 °
Rab
31 °
Kam
31 °

Berita terbaru

Suhanda Abrizi Nahkodasi Aliansi Jurnalis Bogor

BOGOR, PUBLIKBICARA.COM - Aliansi Jurnalis Bogor menggelar pembentukan strukutural pengurus yang berlokasi di Villa Gaya, Sabtu (6/8) Desa Kopo...

Berita Terkait
publikbicara.com