Kepala BGN Klarifikasi Anggaran MBG, Nilai Pengadaan Jauh dari Isu Publik

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Dok: Biro Hukum dan Humas BGN.

Publikbicara.com – Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, meluruskan informasi yang beredar terkait pengadaan barang dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang disebut-sebut mencapai nilai fantastis.

Dadan menegaskan bahwa sejumlah angka yang beredar di publik, seperti pengadaan 32.000 unit laptop dan alat makan senilai Rp4 triliun, tidak sesuai dengan data resmi.

“Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebesar yang diberitakan. Angka-angka tersebut tidak benar,” ujarnya di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, sepanjang 2025 pengadaan laptop di lingkungan Badan Gizi Nasional hanya mencapai sekitar 5.000 unit, jauh di bawah angka yang ramai diperbincangkan.

Sementara itu, pengadaan alat makan dilakukan terbatas untuk mendukung operasional 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Dadan, pagu anggaran untuk alat makan tercatat sekitar Rp89,32 miliar dengan realisasi sebesar Rp68,94 miliar. Adapun total alokasi untuk mendukung kebutuhan SPPG, termasuk komponen lainnya, berada di kisaran Rp215 miliar.

Selain alat makan, pengadaan alat dapur juga dilakukan dengan pagu anggaran Rp252,42 miliar dan realisasi sekitar Rp245,81 miliar.

“Seluruh pengadaan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan tetap dalam batas anggaran yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Terkait isu pengadaan kaos kaki, Dadan menegaskan bahwa hal tersebut bukan bagian dari pengadaan langsung BGN. Ia menyebut perlengkapan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan peserta program pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dilaksanakan oleh Universitas Pertahanan.

Dalam skema tersebut, pengelolaan anggaran dilakukan melalui mekanisme swakelola tipe 2, sehingga pelaksanaan pengadaan berada di pihak penyelenggara pendidikan.

Dadan memastikan seluruh proses penggunaan anggaran di lingkungan BGN telah melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta merusak kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

BGN, kata dia, berkomitmen menjaga transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran, serta terbuka terhadap pengawasan dari berbagai pihak.(Red).