Publikbicara.com – Formula baru penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 tengah dinantikan oleh berbagai kalangan. Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengumumkan mekanisme pengganti formula UMP dalam Peraturan Pemerintah No. 51/2023, yang sebelumnya telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi.
Langkah ini menjadi sorotan, terutama di tengah dinamika ekonomi dan kebutuhan akan perlindungan daya beli masyarakat.
Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan pendekatan baru dengan membagi variabel alpha—elemen penting dalam formula UMP—berdasarkan jenis industri.
Usulan tersebut mengatur bahwa variabel alpha untuk industri padat karya berkisar antara 0,2–0,5, sedangkan untuk industri padat modal berada di rentang 0,2–0,8.
Formulasi ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan bisnis.
Namun, usulan ini menuai reaksi dari pihak pekerja. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak agar variabel alpha ditetapkan pada angka 1–1,2.
Menurut KSPI, angka tersebut diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat yang diprediksi akan menghadapi tantangan berat pada 2025.
Harapan Buruh dan Dilema Pemerintah
Bagi kalangan buruh, UMP bukan sekadar angka, tetapi menjadi simbol keadilan dan kesejahteraan.
“Kenaikan UMP yang signifikan sangat penting, terutama untuk menutup celah inflasi dan kebutuhan hidup yang terus meningkat,” ujar salah satu buruh.
Di sisi lain, pengusaha menilai bahwa formula UMP harus mempertimbangkan keberlanjutan bisnis, terutama bagi sektor yang terdampak fluktuasi ekonomi global.
“Kita harus mencari solusi yang tidak hanya memihak buruh, tetapi juga menjaga iklim investasi,” ungkap salah satu pelaku industri padat modal.
Langkah Strategis Pemerintah
Pemerintah kini berada di persimpangan. Dengan mengakomodasi berbagai kepentingan, langkah berikutnya harus mampu menjembatani kebutuhan buruh tanpa membebani pengusaha.
Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pengumuman formula UMP 2025 akan menjadi momen penting yang menentukan arah hubungan industrial di Indonesia.
Akankah pemerintah mampu menciptakan keseimbangan? Jawabannya segera terungkap.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
