Publikbicara.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat koordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menghadapi berbagai bentuk kejahatan yang menyasar anak, mulai dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kekerasan seksual, hingga penyalahgunaan narkotika.
Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama Ketua KPAI dan jajaran di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Dalam pertemuan itu, kedua lembaga menyoroti pentingnya penanganan kejahatan terhadap anak yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengutamakan perlindungan korban serta langkah pencegahan sejak dini.
Kapolri Suyudi Ario Seto mengatakan, ancaman kejahatan terhadap anak membutuhkan penanganan bersama, terutama dalam mencegah anak menjadi korban perdagangan orang dan berbagai bentuk eksploitasi.
“Penanganan khususnya terkait TPPO dan lebih khusus lagi terhadap anak ini menjadi perhatian kita bersama. Kita berupaya bagaimana menjaga dan melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban,” ujar Suyudi.
Menurutnya, Polri bersama KPAI selama ini telah melakukan pemetaan terhadap potensi pelaku kejahatan melalui pemantauan wilayah dan patroli siber. Langkah tersebut juga menyasar aktivitas di ruang digital yang berpotensi menjadi sarana eksploitasi seksual maupun kekerasan terhadap anak.
Selain itu, penyalahgunaan narkotika menjadi persoalan lain yang mendapat perhatian. Anak dinilai rentan menjadi korban penyalahgunaan maupun sasaran jaringan peredaran narkotika.
“Kita tidak ingin anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa ini menjadi korban atau menjadi objek dari orang-orang atau pelaku kejahatan yang memang menargetkan anak,” tegasnya.
Untuk memperkuat efektivitas penanganan, Polri dan KPAI turut membahas peluang pengembangan aplikasi yang dapat mengintegrasikan koordinasi antarlembaga, termasuk kementerian dan dinas terkait.
Melalui sistem tersebut, proses koordinasi dan penanganan persoalan perlindungan anak diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan efektif.
Sementara itu, Wakil Ketua KPAI Dr. Jasra Putra menilai perlindungan anak membutuhkan dukungan penegakan hukum yang memiliki perspektif khusus terhadap kepentingan anak, terutama ketika berhadapan dengan kasus pidana.
Ia menyebut sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian, di antaranya anak korban narkotika, TPPO, kekerasan seksual, serta kekerasan fisik dan psikis.
KPAI juga mendorong adanya komitmen lebih kuat dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, termasuk pelaku pedofilia.
“Kami mengapresiasi Pak Kapolri yang menyambut masukan-masukan kami mengenai bagaimana mengarusutamakan perlindungan anak dalam penegakan hukum. Beliau juga menyampaikan komitmen terhadap upaya pemberatan hukum bagi para pelaku kejahatan terhadap anak, termasuk pelaku pedofilia,” kata Jasra.
KPAI berharap penguatan kerja sama tersebut dapat mendorong perlindungan anak menjadi bagian penting dalam kebijakan dan pelaksanaan tugas kepolisian.
Dengan demikian, penanganan kejahatan terhadap anak tidak hanya dilakukan setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga melalui pengawasan, edukasi, dan pencegahan agar anak tidak terus menjadi sasaran kejahatan.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
