Publikbicara.com – Penataan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Di Kota Bogor, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah tercatat telah menjangkau puluhan ribu unit, dengan 1.249 rumah di antaranya diperbaiki sepanjang tahun 2026.
Untuk memastikan bantuan tersebut memberikan hasil nyata, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, turun langsung meninjau rumah warga di Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Sabtu (7/11/2026).
Didampingi Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Maruarar menyusuri gang-gang sempit di kawasan permukiman padat penduduk sekaligus memeriksa kondisi rumah penerima manfaat setelah mendapatkan bantuan pemerintah.
Dalam kunjungan tersebut, dua penerima manfaat yang menjadi perhatian di antaranya seorang ibu yang sehari-hari berjualan soto dan seorang warga lainnya yang bekerja sebagai sopir angkutan kota.
Peninjauan dilakukan untuk membandingkan kondisi hunian sebelum dan sesudah mendapatkan intervensi program BSPS, sekaligus memastikan pelaksanaan bantuan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.
Maruarar mengatakan, program perbaikan rumah tidak cukup hanya mengandalkan niat baik, tetapi harus didukung konsep yang menyeluruh serta kolaborasi berbagai program pemerintah.
“Tentu dengan niat baik, tapi juga harus punya konsep yang utuh. Jadi kita bagaimana menggabungkan berbagai macam dukungan negara,” ujar Maruarar dikutip dari laman Pemkot Bogor.
Ia mengungkapkan, jumlah rumah yang mendapatkan program bedah rumah di Kota Bogor mengalami peningkatan signifikan, dari sebelumnya 6.360 unit menjadi 49.229 unit. Menurutnya, capaian tersebut menjadi yang terbanyak sepanjang masa di Jawa Barat.
Sementara khusus pada 2026, sebanyak 1.249 rumah di Kota Bogor telah mendapatkan perbaikan melalui program Kementerian PKP.
Maruarar menegaskan, pelaksanaan program harus tetap memperhatikan ketepatan sasaran. Pemerintah juga mendorong keterlibatan kementerian dan lembaga lain agar masyarakat tidak hanya memperoleh rumah yang lebih layak, tetapi juga kepastian administrasi kepemilikan tanah.
“Tapi tentu harus tepat sasaran. Nah, setelah rumahnya diperbaiki, datang nih ATR/BPN bantu kerja sama dengan perumahan, bantu sertifikat buat rakyat. Ada kriterianya MBR, perumahan rendah atau penerima bedah rumah,” ungkapnya.
Menurut dia, kolaborasi lintas instansi menjadi bagian penting agar kehadiran negara dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP atas dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas hunian warga di Kota Bogor.
Dedie menilai, kunjungan tersebut juga membawa pesan bahwa penanganan persoalan perumahan perlu diikuti intervensi sektor lain, terutama sektor keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Dengan adanya intervensi dari berbagai sektor, termasuk sektor keuangan, artinya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, dan justru yang ada di tangan masyarakat di atas akan lebih banyak, sementara yang masih harus dibantu, kita fokus membantu sesuai dengan data yang kita miliki,” ujarnya.
Ke depan, Pemerintah Kota Bogor berharap program peningkatan kualitas permukiman tidak berhenti pada perbaikan fisik bangunan. Peningkatan pendapatan dan kemampuan ekonomi warga juga menjadi bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
