Publikbicara.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan tidak boleh ada kelalaian dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat.
Penegasan tersebut disampaikan Rudy saat menghadiri Rapat Koordinasi Akbar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Bogor di Aula Soekarno Hatta, Rabu (28/10/2026).
Dalam pertemuan yang melibatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor, Kepala KPPG Kabupaten Bogor, serta seluruh kepala SPPG itu, Rudy meminta para pelaksana program tidak hanya mengejar cakupan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas makanan dan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan.
Menurutnya, keberhasilan program MBG harus ditopang oleh pengawasan yang konsisten, koordinasi antarpihak, serta evaluasi terhadap seluruh tahapan pelayanan. Aspek kualitas, kebersihan, keamanan pangan, dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi perhatian utama.
“Tidak ada toleransi bagi kelalaian yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat. Karena itu, setiap proses pelayanan harus dijalankan dengan kehati-hatian dan penuh tanggung jawab,” tegas Rudy.
Ia mengatakan, Pemkab Bogor mendukung penuh program yang menjadi salah satu inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto tersebut. Selain bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, MBG juga dinilai memiliki dampak ekonomi melalui keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam pelaksanaannya.
Namun, dukungan tersebut harus dibarengi tanggung jawab seluruh penyelenggara untuk memastikan pelayanan berjalan profesional dan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Kepala KPPG Bogor, H. Haidir, menyebut rapat koordinasi tersebut menjadi sarana menyatukan langkah seluruh pelaksana MBG sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi persoalan di lapangan.
Haidir juga menyoroti keterlibatan masyarakat dalam program tersebut yang turut membuka kesempatan kerja melalui perekrutan tenaga relawan.
Ia mengingatkan setiap SPPG agar tidak mengabaikan prosedur pelayanan. Peninjauan ulang terhadap proses operasional dan kepatuhan terhadap ketentuan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Bogor bersama KPPG dan seluruh SPPG menargetkan peningkatan kualitas penyelenggaraan MBG melalui penguatan sinergi dan evaluasi berkesinambungan.
Dengan demikian, program pemenuhan gizi bagi masyarakat, terutama anak-anak, tidak hanya menjangkau lebih banyak penerima manfaat, tetapi juga terlaksana dengan aman, berkualitas, dan bertanggung jawab.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
