Publikbicara.com – Pemerintah pusat menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera berlangsung hingga 2028. Pemulihan difokuskan pada perbaikan infrastruktur yang rusak serta kebangkitan ekonomi masyarakat melalui bantuan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengatakan, proses pemulihan terus berjalan sesuai rencana induk yang telah ditetapkan pemerintah.
“Poin yang paling penting adalah pemulihan percepatan rehab-rekon bencana Sumatera terus berjalan dan ini berjalan sampai tahun 2028,” kata Tito dalam rapat dan konferensi pers perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta fasilitas UMKM pascabencana Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Rabu (28/10/2026).
Tito menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memegang peran penting dalam pemulihan berbagai infrastruktur terdampak, mulai dari jalan, sungai, jembatan hingga fasilitas pendidikan.
Salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian serius ialah sedimentasi sungai. Menurut Tito, penumpukan material di aliran sungai berpotensi memicu banjir kembali apabila tidak segera ditangani, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi.
“Karena sedimen ini kalau tidak ditangani, hujan lebat sedikit, banjir lagi,” ujarnya.
Ia mengakui, proses pemulihan menghadapi tantangan karena dampak bencana cukup luas dan berpotensi diperparah oleh bencana susulan. Kondisi tersebut bahkan dapat menyebabkan infrastruktur yang telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan.
Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah akan terus melanjutkan penanganan demi melindungi keselamatan masyarakat di wilayah terdampak.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto memaparkan, penanganan infrastruktur sepanjang 2026 mencakup sektor irigasi, sungai, jembatan nasional, jalan nasional, fasilitas kesehatan hingga tempat peribadatan.
Kementerian PU, kata Apri, terus mendorong proses pemulihan agar pelaksanaannya tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Proses pemulihan akan terus kami dorong agar tidak hanya cepat tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya.
Di sisi pemulihan ekonomi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa kementeriannya menjalankan program untuk membantu pelaku usaha di tiga provinsi terdampak bencana.
Program tersebut meliputi penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) bagi 200.000 usaha mikro, pengadaan alat produksi, pemberdayaan UMKM, serta pengoperasian layanan Klinik UMKM Bangkit.
Menurut Maman, pelaksanaan program-program tersebut telah berjalan secara bertahap di daerah terdampak.
Langkah pemulihan infrastruktur dan dukungan terhadap UMKM menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan aktivitas masyarakat setelah bencana. Dengan target penanganan hingga 2028, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan fasilitas publik kembali berfungsi sekaligus membantu pelaku usaha memulihkan kegiatan ekonominya.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
