Publikbicara.com – Pemerintah membuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program yang menyasar hingga tingkat desa itu dipahami secara utuh dan mampu menjawab tantangan di masing-masing daerah.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan hal tersebut saat membuka Seminar Nasional KDKMP di Provinsi Lampung, Jumat (4/9/2026) petang.
Seminar tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), serta 10 asosiasi desa.
Menurut Yandri, forum nasional itu tidak hanya menjadi ruang pemerintah menjelaskan kebijakan KDKMP, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan saran maupun pandangan terhadap implementasinya.
“Kami memberikan ruang kepada publik untuk memberikan saran dan pendapat karena kami meyakini jika KDKMP di setiap daerah memiliki tantangan masing-masing,” kata Yandri.
Ia mengatakan, pemahaman publik menjadi penting agar pelaksanaan KDKMP tidak dibangun berdasarkan persepsi yang keliru. Karena itu, pemerintah menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan sebagai narasumber, mulai dari Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Bidang Pangan, PT Agrinas Pangan Nusantara hingga kalangan perguruan tinggi.
Yandri berharap forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun pemahaman bersama sekaligus memperkuat pengawalan terhadap program KDKMP di daerah.
Di sisi lain, Yandri mengungkapkan pembangunan sarana pendukung KDKMP kini memasuki tahap finalisasi. Pemerintah tengah menyelesaikan lebih dari 35.000 gudang dan gerai KDKMP yang tersebar di berbagai wilayah.
Ia meminta masyarakat bersabar sekaligus ikut mengawal proses penyelesaian fasilitas tersebut agar program dapat segera berjalan secara optimal.
“Program ini harus kita kawal bersama untuk menyukseskan Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.
Yandri menilai KDKMP dapat menjadi instrumen yang terukur untuk memastikan berbagai program pemerintah tidak berhenti di tingkat pusat, tetapi dapat dikawal hingga ke level desa.
“KDKMP menjadi alat yang terukur untuk memastikan semua program Pemerintah bisa kita kawal hingga level desa,” kata mantan Wakil Ketua MPR RI tersebut.
Selain KDKMP, Yandri juga mendorong adanya integrasi dengan sejumlah program Kemendes PDT, salah satunya Swasembada Ekonomi Hijau dan Ketahanan Pangan Terintegrasi (Sehati).
Program yang merupakan hasil kolaborasi dengan Bank Dunia tersebut disebut dapat memberikan bantuan hingga Rp2,5 miliar untuk setiap desa.
Kemendes PDT juga tengah mendorong keterlibatan generasi muda melalui Festival Duta Desa Gen Z yang diluncurkan di Kabupaten Serang, Banten, pada akhir Agustus 2026. Program tersebut mengusung tagline “Tajir Melintir dari Desa”.
Seminar Nasional KDKMP kemudian ditutup secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto, Menteri Koperasi Ferry J Juliantono, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, serta pimpinan 10 asosiasi desa.
Mendes Yandri didampingi Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Dirjen PEID Tabrani dan Staf Khusus M Khoirul Huda.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
