Publikbicara.com – Oleh Ra Dien, 29 Agustus 2026. Ada pemandangan yang seharusnya membuat kita berhenti sejenak.
Ketika lembaga antirasuah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendatangi sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Bogor untuk melakukan pemeriksaan.
Setelah sebelumnya publik dikabarkan menyaksikan operasi tangkap tangan (OTT) yang disertai penyitaan sejumlah uang, pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa yang ditangkap dan siapa yang diperiksa.
Ada pertanyaan yang jauh lebih besar. Mengapa ruang-ruang birokrasi masih bisa menjadi tempat tumbuhnya dugaan praktik korupsi?
Tentu, hukum harus berjalan. Mereka yang diperiksa harus dihormati haknya. Asas praduga tak bersalah tidak boleh dilupakan.
Tidak seorang pun boleh dihukum hanya berdasarkan tuduhan sebelum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Tetapi menghormati proses hukum bukan berarti kita harus kehilangan keberanian untuk bertanya. Justru di situlah suara publik dibutuhkan.
Sebab ketika KPK berulang kali masuk ke kantor-kantor pemerintahan, membawa dokumen pemeriksaan, menyegel ruangan atau mencari barang bukti, yang seharusnya ikut diperiksa bukan hanya meja dan lemari pejabat.
Sistemnya juga harus diperiksa. Karena korupsi tidak selalu lahir dari satu orang yang tiba-tiba menjadi jahat. Kadang ia tumbuh perlahan. Dari kebiasaan kecil yang dibiarkan.
Dari pemberian yang dianggap “sekadar tanda terima kasih”. Dari permainan kewenangan yang dianggap lumrah. Dari budaya saling menutupi. Dari atasan yang memilih tidak tahu. Dari bawahan yang takut berkata tidak.
Lalu semuanya menjadi kebiasaan. Dan ketika kebiasaan itu dibiarkan terlalu lama, pelanggaran akhirnya terasa seperti sesuatu yang biasa.
Di sinilah bahayanya. Korupsi tidak selalu dimulai dengan niat mengambil uang negara. Kadang ia dimulai ketika seseorang berhenti merasa bahwa jabatan adalah amanah.
Jabatan yang seharusnya menjadi jalan pengabdian berubah menjadi jalan mencari keuntungan. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk mempercepat pelayanan justru dapat berubah menjadi alat tawar-menawar.
Regulasi yang seharusnya melindungi kepentingan publik malah berpotensi dipelintir menjadi celah kepentingan. Dan rakyat? Rakyat sering kali hanya berdiri di ujung proses.
Mereka membayar pajak. Mereka mengikuti aturan. Mereka mengantre mendapatkan pelayanan. Mereka berharap jalan diperbaiki, sekolah dibenahi, kesehatan diperhatikan, bantuan tepat sasaran dan anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat.
Namun ketika uang negara bocor karena perilaku segelintir orang, yang kehilangan bukan hanya angka dalam laporan keuangan. Yang hilang adalah hak rakyat.
Satu rupiah uang publik yang diselewengkan bukan sekadar angka.
Di baliknya bisa ada anak yang kehilangan fasilitas pendidikan, warga yang menunggu jalan diperbaiki, keluarga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, petani yang berharap mendapat dukungan, atau masyarakat kecil yang hanya ingin diperlakukan adil oleh negaranya sendiri.
Karena itu, korupsi pada akhirnya bukan hanya kejahatan terhadap negara. Korupsi adalah luka terhadap manusia. Ketika Integritas Kalah oleh Sistem Kita sering berbicara tentang moral.
Dan memang, moral penting. Tetapi kita juga harus jujur bahwa moral individu saja tidak cukup. Sistem yang lemah dapat memberi ruang bagi orang yang tidak berintegritas untuk bermain.
Pengawasan yang longgar membuka kesempatan. Transparansi yang buruk melahirkan kecurigaan. Prosedur yang berbelit dapat menciptakan ruang transaksi.
Sementara budaya organisasi yang terlalu takut mengkritik atasan bisa membuat penyimpangan berjalan tanpa suara. Maka jangan sampai setiap kali terjadi kasus, kita hanya mencari satu-dua orang untuk dijadikan kambing hitam.
Kalau orangnya berganti tetapi persoalannya terus berulang, mungkin yang harus kita periksa bukan hanya manusianya, tetapi sistem yang mengelilinginya.
Sebab menangkap satu koruptor memang penting. Tetapi jika setelah itu sistem yang sama masih membuka pintu bagi korupsi, maka kita hanya sedang memadamkan api tanpa memperbaiki sumber kebakarannya.
Pancasila Jangan Berhenti di Dinding Kantor. Indonesia memiliki Pancasila. Ia bukan sekadar lima sila yang terpampang di dinding kantor pemerintahan atau dibacakan dalam upacara.
Di dalamnya terdapat nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial dan kehidupan bersama yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai bagian penting dari penyelenggaraan negara.
Namun kita patut bertanya dengan jujur. Apakah nilai-nilai itu benar-benar hidup dalam birokrasi kita?
Atau Pancasila hanya menjadi teks yang kita hafal, sementara dalam praktik kehidupan bernegara kita semakin terbiasa dengan logika kepentingan, transaksi dan keuntungan?
Pertanyaan ini bukan untuk menolak modernisasi, ekonomi pasar atau perkembangan zaman. Tetapi bangsa ini harus berhati-hati.
Jangan sampai kemajuan hanya membuat sebagian orang semakin kuat, sementara sebagian lainnya semakin sulit mendapatkan keadilan.
Indonesia memiliki warisan sosial yang jauh lebih tua daripada sistem birokrasi modern, gotong royong, musyawarah, kepedulian terhadap sesama dan semangat hidup bersama.
Nilai-nilai itu seharusnya tidak hilang ketika seseorang masuk ke dalam gedung pemerintahan. Justru nilai itulah yang semestinya ikut masuk ke ruang kerja seorang pejabat.
Sebab seorang pejabat negara bukan sedang mengelola uang milik keluarganya. Ia sedang mengelola uang rakyat.
KPK Bukan Musuh Pemerintah. Ada pula cara pandang yang keliru ketika penegakan hukum dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintah. Tidak.
KPK bukan musuh pemerintah. Aparat penegak hukum bukan musuh birokrasi. Kritik masyarakat juga bukan musuh negara.
Justru semuanya dapat menjadi mekanisme untuk memastikan negara tetap berada di jalurnya. Pemerintahan yang sehat tidak perlu takut diawasi.
Birokrasi yang bersih tidak perlu takut diperiksa. Dan pejabat yang bekerja dengan benar tidak seharusnya alergi terhadap kritik.
Karena pada akhirnya, pengawasan bukan penghinaan terhadap kekuasaan. Pengawasan adalah cara menjaga kekuasaan agar tidak kehilangan arah.
Jangan Menunggu KPK Datang. Kita tentu berharap tidak ada lagi kantor pemerintahan yang harus digeledah karena dugaan korupsi.
Kita berharap tidak ada lagi pejabat yang harus berhadapan dengan hukum karena mempermainkan amanah.
Tetapi harapan itu tidak cukup. Harus ada pembenahan. Mulai dari transparansi anggaran, pengawasan internal yang benar-benar bekerja, sistem pengadaan yang terbuka, perlindungan bagi pelapor, penguatan etika aparatur, hingga budaya organisasi yang berani mengatakan tidak terhadap praktik yang menyimpang.
Sebab pemberantasan korupsi tidak boleh hanya menunggu KPK datang. Sebelum KPK mengetuk pintu, seharusnya hati nurani sudah lebih dahulu mengetuk hati setiap pejabat.
Itulah yang sering kita lupakan. Hukum bisa mengawasi tangan. Tetapi hanya integritas yang mampu mengawasi niat.
Dan ketika seseorang sadar bahwa jabatan bukan kesempatan untuk memperkaya diri, melainkan amanah yang suatu hari harus dipertanggungjawabkan, maka pengawasan paling kuat sebenarnya sudah tumbuh dari dalam dirinya sendiri.
Maka penggeledahan demi penggeledahan seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh birokrasi. Bukan hanya bagi mereka yang sedang diperiksa. Bukan hanya bagi pejabat yang namanya disebut.
Tetapi bagi kita semua. Karena yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar sebuah kasus. Yang sedang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat.
Dan ketika kepercayaan itu runtuh, memperbaikinya jauh lebih sulit daripada memperbaiki sebuah gedung, jalan, atau laporan keuangan.
Pada akhirnya, kita tidak membutuhkan negara yang hanya pandai menangkap koruptor. Kita membutuhkan negara yang mampu mencegah korupsi tumbuh.
Kita membutuhkan birokrasi yang membuat pejabat malu mengambil yang bukan haknya. Kita membutuhkan sistem yang membuat penyimpangan sulit dilakukan.
Dan kita membutuhkan manusia-manusia yang masih percaya bahwa jabatan adalah amanah, bukan hadiah. Karena negara yang kuat bukan sekadar negara yang mampu mengirim aparat untuk menggeledah kantor.
Negara yang benar-benar kuat adalah negara yang membuat rakyat tidak perlu bertanya lagi: “Ke mana uang kami pergi?” Dan mungkin, sebelum bertanya siapa yang salah, sudah waktunya kita bertanya kepada diri sendiri:
Apakah sistem pemerintahan kita benar-benar sedang bekerja untuk rakyat, atau tanpa sadar justru sedang menciptakan ruang bagi segelintir orang untuk bekerja atas nama rakyat?
Sebab pada akhirnya, korupsi bukan hanya tentang uang yang berpindah tangan. Ia adalah amanah yang dikhianati. Dan ketika amanah dikhianati, yang terluka bukan hanya negara. Yang terluka adalah rakyat.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
