Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026). Foto: Humas MENPANRB.
Publikbicara.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menetapkan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan masa kepemimpinannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kebijakan tersebut, menurut Prabowo, diarahkan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan mendasar yang selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun belum mampu dituntaskan.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menyebut, hingga hari ke-663 pemerintahannya, rata-rata satu kebijakan transformatif dijalankan setiap lima hari.
“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” ujar Prabowo.
Menurutnya, kecepatan mengambil keputusan menjadi salah satu kunci untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini dianggap sulit.
Namun, Prabowo menegaskan langkah pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada kecepatan. Setiap kebijakan harus tetap berpedoman pada kepentingan nasional dan amanah konstitusi.
Ia menyebut terdapat empat pedoman utama yang menjadi pegangan pemerintah.
Pertama, menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, menjaga dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, termasuk memastikan kekayaan bangsa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Pedoman ketiga adalah bergerak cepat mengatasi kesulitan masyarakat.
“Kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” tegasnya.
Sedangkan pedoman keempat berkaitan dengan masa depan. Prabowo menekankan setiap keputusan pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang.
Di tengah penegasan tersebut, Prabowo juga melontarkan peringatan keras kepada aparatur negara yang menyalahgunakan jabatan.
Ia menegaskan pejabat yang menggunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, maupun kelompok harus diberantas.
“Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya ini harus kita berantas,” kata Prabowo.
Menurutnya, praktik korupsi dan birokrasi yang tidak efisien bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi dapat menjadi ancaman serius terhadap masa depan negara.
“Birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa negara,” tegasnya.
Prabowo juga meminta agar persoalan penyalahgunaan kewenangan tidak ditutup-tutupi. Menurut dia, era digital menuntut pemerintah semakin terbuka dalam menghadapi berbagai persoalan.
Selain memberantas korupsi, ia meminta birokrasi tidak berubah menjadi penghambat kebijakan yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Pesan tersebut mendapat respons dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.
Rini menilai penekanan Presiden mengenai birokrasi yang harus memudahkan masyarakat sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang selama ini didorong Kementerian PANRB.
“Presiden berpesan agar birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit,” ujar Rini.
Menurut Rini, pesan tersebut menjadi pengingat agar reformasi birokrasi tidak berhenti pada perubahan aturan dan struktur organisasi.
Birokrasi, kata dia, harus diukur dari manfaat nyata yang diterima masyarakat.
“Karena pada akhirnya, birokrasi bukan tentang seberapa banyak aturan yang dibuat, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
