Publikbicara.com – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan pengelolaan anggaran Kementerian Pariwisata sepanjang Tahun Anggaran 2025 berjalan efektif dan akuntabel. Hal itu disampaikan saat memaparkan Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (15/7/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga tersebut, Widiyanti menyebut realisasi anggaran kementeriannya mencapai 95,52 persen dari pagu yang dapat digunakan. Sementara realisasi berdasarkan satuan kerja mencapai 95,92 persen dari total pagu sebesar Rp1,48 triliun.
“Rapat kerja ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan DPR untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Widiyanti.
Ia menjelaskan laporan keuangan penggunaan APBN Tahun Anggaran 2025 telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada awal Februari 2026. Kementerian Pariwisata dijadwalkan menerima opini BPK pada 16 Juli 2026 dan optimistis kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama sepuluh tahun berturut-turut sejak 2015.
Di sisi lain, Menpar juga memaparkan perkembangan sektor pariwisata nasional yang menunjukkan tren positif. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 6,07 juta kunjungan, meningkat 7,68 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Pengeluaran rata-rata wisatawan mancanegara juga meningkat. Pada triwulan I 2026, average spending per arrival (ASPA) tercatat sebesar 1.345,61 dolar AS atau sekitar Rp22,68 juta, naik 5,36 persen. Kondisi tersebut turut mendorong devisa pariwisata menjadi 4,05 miliar dolar AS, atau tumbuh 6,30 persen.
Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara mencapai 523,22 juta perjalanan pada Januari–Mei 2026, meningkat 2,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi sektor pariwisata juga melonjak tajam hingga Rp25,34 triliun pada triwulan I 2026 atau naik 76,67 persen secara tahunan.
Menurut Widiyanti, capaian tersebut menjadi modal penting untuk mengejar target pembangunan sektor pariwisata yang lebih ambisius pada 2027.
Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Pariwisata mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,01 triliun dari pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 sehingga total kebutuhan anggaran mencapai Rp3 triliun.
Hingga 9 Juli 2026, realisasi fisik program kementerian tercatat mencapai 59,29 persen, sedangkan realisasi pembayaran telah menyentuh 46,02 persen, lebih tinggi dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Widiyanti menegaskan pihaknya akan terus menjaga akuntabilitas pengelolaan APBN sekaligus memastikan setiap program memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap pembahasan mengenai kebutuhan anggaran dapat ditempatkan dalam kerangka untuk memastikan seluruh target pembangunan sektor pariwisata dapat dicapai secara optimal,” kata Widiyanti.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
