Juru Bicara sekaligus Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Arumsari. Dok: Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional.
Publikbicara.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memanfaatkan masa libur sekolah sebagai momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta memastikan bantuan gizi semakin tepat sasaran.
Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, mengatakan penyesuaian operasional tersebut telah diatur melalui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah dalam pelaksanaan program MBG tahun anggaran 2026.
Menurut Arum, masa libur sekolah menjadi waktu yang tepat bagi BGN untuk melakukan evaluasi dan penataan kembali sistem pelaksanaan program secara nasional.
“Masa libur sekolah menjadi kesempatan bagi BGN untuk melakukan penataan ulang tata kelola program, meningkatkan standar operasional, memperkuat kualitas data, serta memastikan program MBG semakin tepat sasaran dan efektif dalam menjangkau kelompok yang membutuhkan intervensi pemerintah,” ujarnya dikutip dari laman resmi BGN, Kamis (18/6).
Sejalan dengan kalender pendidikan nasional, distribusi Program MBG kepada peserta didik akan menyesuaikan masa libur sekolah yang berlangsung mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026.
Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bagian dari optimalisasi operasional serta pemanfaatan sumber daya program secara lebih efisien.
Selama periode tersebut, BGN akan memusatkan perhatian pada evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG, mulai dari kualitas layanan, kapasitas produksi, pemenuhan standar sarana dan prasarana, hingga kesesuaian penerima manfaat.
Arum menegaskan, langkah penataan tersebut tidak semata-mata bertujuan melakukan efisiensi anggaran, melainkan memastikan seluruh sumber daya yang dimiliki negara dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain evaluasi operasional, BGN juga tengah memperkuat basis data penerima manfaat. Sejumlah sekolah yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi peserta didiknya secara mandiri telah diidentifikasi dan hasilnya akan menjadi bahan penyusunan kebijakan ke depan.
BGN memastikan program akan semakin difokuskan kepada kelompok prioritas, seperti anak-anak di wilayah rentan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang membutuhkan intervensi gizi.
Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, evaluasi terhadap seluruh SPPG juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan.
Penilaian meliputi kapasitas layanan, kualitas fasilitas, cakupan penerima manfaat, hingga efektivitas operasional masing-masing satuan pelayanan.
Ke depan, BGN akan menerapkan skema klasterisasi SPPG berdasarkan karakteristik wilayah.
Model ini disiapkan untuk menyesuaikan tantangan geografis dan kepadatan penduduk, terutama di daerah 3T yang memiliki kondisi berbeda dengan wilayah perkotaan.
“Setiap daerah memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda. Karena itu, model operasional yang diterapkan juga harus adaptif agar pelayanan MBG dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” kata Arum.
BGN menegaskan, penataan operasional selama masa libur sekolah tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis.
Sebaliknya, langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat fondasi program agar pelaksanaannya semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan status gizi masyarakat Indonesia.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
