Bupati Rudy Susmanto, saat menemui langsung ribuan warga yang berunjuk rasa terkait penutupan tambang, di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Senin (4/5). Dok: Diskominfo.
Publikbicara.com – DPRD Jawa Barat menyoroti dampak penghentian operasional tambang di wilayah Cigudeg, Parungpanjang hingga Rumpin, Kabupaten Bogor, yang dinilai mulai memicu tekanan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) Tambang, Samsul Hidayat, meminta pemerintah segera merealisasikan pembangunan jalan khusus angkutan tambang sebagai solusi jangka panjang atas persoalan tersebut.
Menurut Samsul, pembangunan jalan tambang sebelumnya telah menjadi kesepakatan antara Dedi Mulyadi bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dan telah dipublikasikan melalui kanal KDM Channel pada 2025 lalu.
Gubernur harus segera memutuskan apa pun itu terkait operasional tambang, karena menyangkut keberadaan masyarakat yang hajat hidupnya bergantung pada operasional tambang,” ujar Samsul dikutip dari BogorToday, Senin (11/5/2026).
Ia menilai keterlambatan pembangunan jalan khusus tambang berpotensi memperbesar risiko kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan tambang yang masih melintasi jalan umum, terutama di kawasan Parungpanjang.
Samsul mengingatkan, insiden kecelakaan yang terjadi beberapa waktu lalu harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak kembali menimbulkan korban jiwa.
Selain itu, DPRD Jabar juga menunggu hasil kajian Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait aktivitas tambang yang saat ini dihentikan sementara. Kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar penentuan perusahaan tambang yang dinilai layak kembali beroperasi dan memperoleh izin.
Di sisi lain, penghentian aktivitas tambang disebut mulai berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Aktivitas ekonomi warga menurun, sementara angka pengangguran disebut mengalami peningkatan.
“Penundaan keputusan ini berdampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, meningkatnya pengangguran hingga persoalan sosial lainnya,” kata Samsul.
DPRD Jabar berharap pemerintah provinsi segera mengambil keputusan agar polemik tambang di wilayah Bogor barat tidak terus berlarut dan dapat menghasilkan solusi yang mengakomodasi kepentingan masyarakat maupun keselamatan publik.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
