Acara 11th LNG Supply, Transport & Storage Forum 2026 yang diadakan bersamaan dengan 3rd Small LNG Shipping & Distribution Forum, di Bali, Rabu (6/5/2026). Dok: BPH Migas.
Publikbicara.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong optimalisasi pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) dan percepatan pembangunan Mini-Liquefied Natural Gas (LNG) sebagai alternatif energi masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang terus meningkat setiap tahun.
Hal tersebut diungkapkan, Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho saat menjadi pembicara pada 11th LNG Supply, Transport & Storage Forum 2026 di Bali, Rabu (6/5/2026).
Ia mengatakan pengembangan infrastruktur CNG dan mini LNG akan memperluas pilihan energi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
“Jadi, tidak terbatas LPG saja, tetapi ada pilihan menggunakan CNG dan LNG. Pilihan energi ini juga dapat meningkatkan efektivitas penyaluran gas dan mendukung target Pemerintah dalam konversi energi ke energi yang lebih aman, bersih dan efisien,” papar Fathul dikutip dari laman resmi BPH Migas, Senin (11/5).
Menurutnya, kebutuhan energi rumah tangga saat ini masih didominasi LPG bersubsidi yang membebani anggaran negara.
Kondisi tersebut diperparah dengan tingginya ketergantungan impor LPG yang kini mencapai sekitar 81 persen dari total kebutuhan nasional.
Karena itu, pengembangan CNG dan mini LNG dinilai menjadi langkah strategis untuk mendukung program swasembada energi yang menjadi bagian dari visi pemerintahan Prabowo Subianto.
Fathul menjelaskan, penggunaan CNG sebenarnya mulai berkembang di sektor komersial seperti hotel dan restoran.
Pemerintah kini ingin memperluas pemanfaatannya hingga ke rumah tangga melalui pembangunan jaringan gas dan distribusi non-pipa.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029, pemerintah menargetkan pembangunan jaringan gas rumah tangga mencapai 350 ribu sambungan rumah pada 2029.
Untuk mempercepat realisasi target tersebut, BPH Migas menilai percepatan regulasi terkait stasiun induk CNG dan terminal mini LNG menjadi kebutuhan mendesak agar investasi lebih cepat masuk.
Selain itu, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dinilai penting guna mendukung pembangunan infrastruktur energi, terutama di kawasan Indonesia Timur yang memiliki tantangan geografis cukup besar.
“Untuk memperluas jangkauan jargas menggunakan CNG, dapat dilakukan melalui konversi SPBG menjadi mother station. Sedangkan penyaluran jargas non-pipa dapat menggunakan mini-LNG,” jelasnya.
BPH Migas juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri agar potensi gas alam nasional dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada LPG, sekaligus mempercepat terwujudnya kemandirian energi nasional.(Red).
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
