Publikbicara.com – Pasca pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), muncul pro dan kontra di berbagai kalangan.
Kebijakan ini menjadi sorotan warganet, yang memberikan beragam pandangan, baik negatif maupun positif.
Menurut pengamat sosial budaya, Ra Dien, sebagai masyarakat harus mendukung karena ini kebijakan yang baik.
Adapun, perbedaan pendapat ini disebabkan oleh minimnya pemahaman literasi masyarakat terhadap isu tersebut.
“Tentu kita harus dukung, kenaikan PPN itu cuma 1% bukan 12%, karena awalnya kan PPN cuma 11 %, dan kenaikan itu pun hanya untuk barang mewah bukan untuk semua barang.” tulis Ra Dien.
“Disini lah pemahaman literasi sangat dibutuhkan agar kita tidak salah menerima informasi. Jadi, kalaupun ada kegaduhan saya yakini itu dampak dari minimnya pemahaman literasi.
Sebagai informasi, pemahaman literasi adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami informasi secara visual.
Sementara, literasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.
“Literasi memiliki banyak manfaat, di antaranya membantu menyaring informasi secara akurat, meningkatkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan berpikir kritis.”
“Selain itu, pemahaman literasi dapat meningkatkan kemampuan verbal, membantu memahami kebudayaan Indonesia, dan membantu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.”
Sebelumnya, pemerintah resmi menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang berlaku mulai hari ini.
Namun, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kenaikan ini hanya berlaku untuk barang dan jasa kategori mewah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023.
Dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan pada Selasa (31/12/2024), Presiden Prabowo menyatakan bahwa kenaikan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pendapatan negara tanpa membebani masyarakat umum.
“Saya ulangi, kenaikan PPN ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat golongan mampu,” tegas Prabowo.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memberikan penjelasan detail terkait barang dan jasa yang dikenakan PPN 12%.
Ia memastikan bahwa kenaikan tarif ini tidak akan memengaruhi barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat.
Barang yang Kena PPN 12%
Menurut PMK Nomor 15 Tahun 2023, barang-barang yang termasuk dalam kategori mewah dan dikenakan tarif PPN 12% meliputi:
Hunian Mewah seperti rumah, apartemen, atau kondominium dengan harga jual minimal Rp 30 miliar.
Pesawat Jet Pribadi, yacht, balon udara, dan helikopter yang bukan untuk keperluan negara.
Kapal dan Kendaraan Mewah termasuk kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Senjata Api dan peluru tertentu yang bukan untuk keperluan negara.
Barang dan Jasa yang Tetap Bebas PPN (0%)
Barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, hingga hasil ternak tetap dibebaskan dari PPN.
Selain itu, jasa kesehatan, pendidikan, transportasi umum, serta buku pelajaran juga tetap mendapatkan fasilitas PPN 0%.
Barang dan Jasa dengan PPN 11%
Sri Mulyani memastikan bahwa barang-barang umum seperti sampo, sabun, dan kebutuhan rumah tangga lainnya tetap dikenakan tarif PPN 11%.
“Tidak ada perubahan untuk barang-barang tersebut. Fokus kenaikan hanya pada barang mewah,” ujarnya.
Kebijakan yang Berkeadilan
Presiden Prabowo menekankan bahwa kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa menambah beban masyarakat kelas menengah ke bawah.
Dengan demikian, masyarakat umum tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa dampak dari kenaikan PPN.
Langkah ini juga diharapkan mendorong pengelolaan yang lebih efektif terhadap barang-barang mewah, sekaligus menjaga keseimbangan antara keadilan sosial dan optimalisasi pendapatan negara.
“Kami akan terus memantau dampak kebijakan ini untuk memastikan manfaatnya dirasakan secara merata,” tutup Prabowo.***
Ikuti saluran Publikbicara.com di WhatsApp Follow
