Publikbicara.com – Peneliti Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengusulkan pendekatan baru bagi Prabowo Subianto: memotong gordian knot birokrasi dengan menghapus sejumlah kementerian yang dianggap redundan dalam kehidupan sehari-hari.
“Diperlukan restrukturisasi kementerian di tingkat daerah untuk memperkuat keterkaitan dengan masyarakat. Banyak kementerian yang masih belum memiliki jaringan yang efektif hingga ke daerah,” papar Dedi saat dihubungi, Senin (13/5/2024).
Menurut Dedi, penambahan pos di kementerian hanya akan mengakibatkan distribusi kekuasaan politik dan menguras anggaran tanpa memberikan kontribusi yang signifikan.
“Dalam situasi ini, kita harus berani memotong yang tidak perlu. Bukan menambah beban dengan kementerian-kementerian baru,” tandasnya.
Dedi menyarankan penghapusan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA), serta menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Pertanian.
Lebih lanjut, Dedi mengusulkan penataan ulang terhadap badan-badan seperti Badan Siber dan Ristek, yang dapat dilepaskan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digabungkan ke dalam BRIN.
“Dalam konteks ini, pos Menteri Desa dan Transmigrasi pun dapat dipertimbangkan untuk dihapus. Kegiatan transmigrasi dan pembangunan desa dapat dikelola oleh kementerian yang lebih terkait seperti Kemendagri dan Kemensos,” tambahnya.
Mengenai rencana penambahan nomenklatur kementerian dalam kabinet Prabowo-Gibran, Dedi menilai perlunya kajian mendalam untuk memastikan efektivitas dan efisiensi birokrasi.
Di sisi lain, respons positif datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, yang melihat penambahan kementerian sebagai langkah positif untuk menanggulangi tantangan zaman.
“Perlu kajian matang untuk memastikan penambahan tersebut memang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan zaman dan program pemerintahan yang akan diimplementasikan,” jelasnya.
