Publikbicara.com —Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Barat Syaiful Bachri membeberkan, pihaknya mencatat telah terjadi puluhan dugaan pelanggaran, sepanjang tahapan kampanye Pemilu 2024 yang dimulai sejak 28 November 2023 hingga 7 Januari 2024.
Syaiful memaparkan, dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi di empat daerah yakni Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Sukabumi dan Kota Tasikmalaya, dimana kini tengah diselesaikan oleh Bawaslu kota/kabupaten masing-masing.
Selanjutnya pelanggaran netralitas kepala desa turut terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Bogor, Kuningan dan Sumedang.
“Pelanggaran yang di Bekasi hari ini akan menaikkan status, karena sudah dua minggu yang lalu berkaitan dengan kepala desa,” ujarnya di Kantor Bawaslu Jabar, Selasa 8 Januari 2024.
Selain itu, dugaan pelanggaran pendamping desa turut terjadi di Ciamis. Serta dugaan pelanggaran netralitas BUMD di Garut.
Pelanggaran paling banyak kata Syaiful adalah money politic, yaitu 17 dugaan pelanggaran berupa pemberian uang dan sembako.
“Empat (dugaan pelanggaran) di Kabupaten Bandung, Ciamis, Indramayu, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sumedang, Bandung, Bogor dan Cimahi,” ungkapnya.
Kedua terbanyak adalah dugaan pelanggaran perusakan alat peraga kampanye (APK), sebanyak 11 kasus.
“Dilaporkan ke Bawaslu setempat, seperti di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Ciamis, Majalengka, Pangandaran, Tasikmalaya, Bandung, Bekasi, Cirebon dan Depok,” terangnya.
Pelanggaran lain sambung Syaiful yakni adanya dugaan melibatkan anak di bawah umur secara sengaja untuk kampanye di Pangandaran, berkampanye di tempat ibadah di Bandung Barat dan Karawang, serta pemasangan APK di lingkungan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya.
Editor : Camel
