BOGOR,. PUBLIKBICARA.COM – Sejumlah buruh menggelar unjuk rasa di gedung DPRD Kota Bogor. Buruh menuntut pemerintah agar membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM dan menaikkan upah minimum untuk tahun 2023.
Pantauan detikcom Senin (19/9/2022), puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Bogor memadati kantor DPRD Kota Bogor di Jl Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.
Massa berorasi di depan pintu masuk gedung DPRD. Aksi mereka dijaga ketat aparat TNI dan kepolisian. Tak lama setelah berorasi, perwakilan buruh beraudiensi dengan sejumlah pimpinan DPRD Kota Bogor.
“Tuntutan hari ini ada tiga, pertama tentang penolakan kenaikan harga BBM, kedua tentang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law, keempat naikkan upah minimum Kota Bogor untuk 2023 besok itu 10-13 persen,” kata Ketua SPN Kota Bogor Budi Mudrika di DPRD Kota Bogor.
Baca juga: Pengemudi Mobil Dinas Todong Senpi di Tol Anggota TNI Berpangkat Kapten
Budi menyebut angka kenaikan upah yang dituntut sudah berdasarkan diskusi dan disesuaikan dengan angka kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Kenapa kita asumsikan naik 10-13 persen, korelasi dan relevansinya adalah kenaikan BBM hari ini adalah sampai 13 persen, itu relevan kan kalau kita minta naik upah hingga 13 persen,” kata Budi.
“Kita bisa lihat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Formulasi Penetapan Upah Minimum itu ada inflasi, terlebih datanya yang dikeluarkan oleh BPS. Artinya kita tunggu BPS keluarkan data itu yang dipakai,” tambahnya.
Tanggapan Ketua DPRD Kota Bogor
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi buruh kepada pemerintah dan DPR RI. Atang mendukung pernyataan buruh bahwa kenaikan harga BBM hari ini menyusahkan masyarakat.
“Kami tadi seluruh pimpinan menerima mereka semua dan kesimpulannya adalah DPRD menerima seluruh aspirasi tersebut dan nanti kemudian akan kami sampaikan ke DPR RI dan pemerintah pusat,” kata Atang usai beraudiensi dengan para buruh.
“Kami juga tadi dalam posisi mendukung pernyataan para buruh bahwa kenaikan BBM ini mempersulit masyarakat karena berpotensi menaikkan harga di berbagai jenis barang dan ini menimbulkan inflasi yang besar,” tambahnya.
Atang menyebut tuntutan para buruh terkait kenaikan upah akan disampaikan ke Pemkot Bogor. Menurutnya, saat ini masyarakat tengah berusaha bangkit usai pandemi COVID-19.
“Terkait dengan kenaikan upah minimum, kita juga memahami bahwa selama sekian tahun tidak nambah upahnya, ditambah lagi dengan kenaikan BBM, artinya saya kira apa yang disampaikan para buruh yang diwakili oleh SPN ini sangat berdasar dan sangat perlu dipikirkan bersama oleh Pemkot Bogor, agar masyarakat yang sedang berusaha bangkit, pulih dari pandemi tidak kemudian hancur lagi karena kenaikan BBM,” beber Atang.
Namun, menurutnya, kewenangan menurunkan kembali harga BBM berada di pemerintah pusat. Ia berharap turunnya harga minyak dunia dan kesediaan pemerintah untuk mengalihkan biaya proyek yang tidak mendesak untuk BBM bersubsidi dapat menjadi solusi daripada menaikkan harga BBM.
“Yang pasti sesuai komitmen awal yang telah kita lakukan bahwa setiap aspirasi dari semua elemen masyarakat, baik mahasiswa, masyarakat umum atau buruh akan kami teruskan ke DPR RI dan pemerintah pusat. Tidak hanya itu, kami juga akan melakukan komunikasi dengan sahabat-sahabat di fraksi. Namun memang hanya sebatas itu yang bisa kami lakukan, karena kewenangan tentu ada di pemerintah pusat,” kata Atang.
Sumber :Detik
