BOGOR, PUBLIKBICARA.COM – Direktorat Gerakan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Novotel Hotel, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor pada 11 hingga 13 Agustus 2022.
Menariknya, dalam kegiatan ini mengundang ahli komunikasi media dari mantan Wakil Pimpinan Redaksi (Wapimpred) Majalah Gatra, Asorir S. Karni.
“Dalam konteks madrasah sekmen mana yang mau dibidik oleh Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Agak susah berita masuk ke Kemenag. Memang tema madrasah memang tema secara snapshot adalah tema landai atau dingin yang paling cepat isunya Haji dan isu-isu sengketa keagamaan misalnya aliran menyimpang. Tetapi bukan berarti tidak ada peluang, saya dapat penghargaan itu memuat tulisan madrasah tentang anggaran madrasah,” ungkap Asrori S. Karni dalam pemaparanya pada, Kamis 11 Agustus 2022.
Asrori S. Karni yang kini menjabat sebagai Juru Bicara (Jubir) Wakil Presiden (Wapres) menyampaikan, Sisi-sisi lain madrasah cukup mengejutkan karena dipersepsikan pinggiran, tapi tiba-tiba ada siswa meraih prestasi international.
“Saya kira seleksi masuk madrasah di MAN IC misalnya, itu udah selektif,” ujarnya.
Dirinya mengatakan, Madrasah memang sulit menjadi tranding, tetapi isu-isu kesejahteraan guru, prestasi siswa madrasah dan peningkatan madrasah dapat diambil dalam sekmen yang ada di wilayah. Misalnya di GTK Madrasah.
“Saya sering ke daerah gedung-gedung madrasah mulai bagus-bagus, boarding dan ini menjadi daya Tarik baru,” bebernya.
Menurutnya, semua media pers dan media kehumasan punya media social sehingga peluang konsumen mengakses konten madrasah bisa masuk kapan saja.
“Dan media social bisa kita sesuaikan platformnya, jadi peluang publikasi madrasah masih sangat terbuka luas,” katanya.
Sementara itu, Direktur GTK Madrasah Muhammad Zein mengatakan, intinya GTK Madrasah menjadi birokrasi yang gesit, responsive dan adaftif jangan sampai orang bertanya tak ada yang bisa jawab. Karena kalau mencari informasi yang tidak jelas nanti ambigu. Misalnya, soal kuota perekrutan PPPK dan PPG, berapa jumlahnya dan informasi lainnya.
“Jadi, memang ini menjadi persoalan kita bagaimana Menyusun informasi sebaik mungkin sehingga informasi benar-benar sampai ke masyarakat,” kata Zein. (Fex)
