BOGOR, PUBLIKBICARA.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, saat ini pemerintah punya puluhan ribu aplikasi di Kementerian/Lembaga (K/L). Namun dari ribuan aplikasi tersebut tidak semuanya digunakan dengan secara benar atau multifungsi.
“Bayangkan kita punya lebih dari 400.000 aplikasi ya Pak. Dan juga 24.000 (K/L) kemudian setiap Kementerian lembaga itu punya 2.700 punya database sendiri-sendiri,” dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 di Nusa Dua, Bali, Senin (11/7) kemarin.
Menurut Sri Mulyani, ketidakefisienan puluhan aplikasi itu membuat biaya yang dikeluarkan pemerintah jadi tidak efisien.
“Tapi aplikasi ini justru membuat biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak efisien, karena banyak aplikasi yang tidak bisa beroperasi secara multifungsi,” ungkapnya.
Untuk itu, Sri Mulyani melanjutkan bahwa pemerintah terus mengembangkan transformasi yang lebih ramping untuk menampung keperluan ekonomi, pemerintah dan publik. Adapun transformasi digital yang akan dikembangkan e-government.
“Saya akan menyampaikan bahwa kita akan menggunakan keuangan negara itu memang untuk mentransformasi tadi ekonomi government, dan juga citizen itu menjadi digital. Ada dua inisiatif yang kita sangat berperan bersama Kemendagri Pak Joni plate Bappenas yaitu e-government,” tutupnya.
Sumber : Detik
