Serikat Buruh Kabupaten Bogor Meminta Agar Bupati Ade Yasin Segera Bersurat Ke Presiden

Berita Populer

Hujan Es, Empat Pohon Tumbang di Leuwiliang

LEUWILIANG - Hujan deras disertai angin kencang robohkan sedikitnya 4 pohon tumbang di jumlah wilayah di Desa Cibeber 2,...

Kabar Duka Dunia Hiburan, Rina Gunawan Meninggal Dunia

JAKARTA - Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan. Artis Rina Gunawan meninggal dunia. Berita tersebut dibenarkan oleh manager...

Sejumlah Wilayah di Kecamatan Leuwiliang Diterpa Angin Puting Beliung

LEUWILIANG - Hujan deras disertai angin kencang juga melanda Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang pada, Senin sore (01/03/2021) merobohkan beberapa...

JPU KPK Tuntut Rahmat Yasin Hukuman 4 Tahun Penjara

BANDUNG - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin hukuman penjara selama empat tahun, denda...

Satu Rumah Ambruk Diterjang Angin Kencang di Cibungbulang

CIBUNGBULANG - Rumah milik keluarga Muhammad Ali yang berlokasi di Kampung Cirangkong RT 16 RW 05, Desa Cemplang, Kecamatan...
- Advertisement -

Bogor – Sejumlah perwakilan serikat pekerja di Kabupaten Bogor menyampaikan keberatannya atas regulasi yang baru saja disahkan DPR RI, yakni Undang-undang Omnibus law Cipta Kerja.

Mereka meminta Bupati Ade Yasin
agar berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) kaitan dengan hal tersebut sebagai langkah membela kaum buruh.

“Tetapi ketika sudah disahkan yang berhak mengubah Presiden,” ungkap Ade di Pendopo Bupati, Kabupaten Bogor, Kamis (15/10/2020).

- Advertisement -

Menurut Ade, pembelaan terhadap kaum buruh tersebut merupakan bentuk apresiasi Pemkab Bogor terhadap para buruh yang telah melakukan aksi penolakan UU Cipta Kerja secara kondusif di Cibinong pada 9 Oktober 2020 lalu

Sementara, Juru Bicara Aliansi 21 Serikat Kabupaten Bogor, Sukmana mengatakan, serikat pekerja di Kabupaten Bogor sudah melakukan aksi dalam konteks penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja, beberapa waktu lalu.

Dalam aksi unjuk rasa itu dirinya mendapatkan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Bogor. Hanya saja, saat itu DPR RI tetap ngotot menyerahkan draf UU tersebut ke Presiden Joko Widodo. “Tentu saja kami terus lakukan perjuangan,” katanya.

- Advertisement -

Saat ini aliansi buruh juga sepakat melakukan aksi yang kedua pada tanggal 16 -17 Oktober dengan titik kumpul di Kompek Pemerintahan Kabupaten Bogor.

“Untuk itu, rencananya akan ada 500 perwakilan buruh yang berunjuk rasa,” tutupnya.

Sumber : BogorToday

- Advertisement -

Tinggalkan Balasan

Berita terbaru

JPU KPK Tuntut Rahmat Yasin Hukuman 4 Tahun Penjara

BANDUNG - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin hukuman penjara selama empat tahun, denda...

Berita Terkait
publikbicara.com